NETRA WARGA – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam proyeksi Rancangan APBD Perubahan 2025.
Berdasarkan data, PAD diperkirakan menyusut hampir Rp 7 miliar, dari semula Rp 381,8 miliar menjadi Rp 375 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menjelaskan bahwa penurunan ini terutama berasal dari pendapatan daerah yang sah, khususnya dari sektor jasa giro.
“Penurunannya berasal dari pendapatan daerah yang sah, khususnya dari jasa giro yang sebelumnya ditargetkan Rp 6 miliar, tapi sekarang hanya Rp 5 miliar,” ungkap Mugianto, Kamis (31/7/2025).
Belanja Pegawai Tembus Rp 1 Triliun
Selain PAD yang turun, Mugianto juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang kini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Kondisi ini disebut semakin berat dengan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua.
“Termasuk tenaga pegawai rumah sakit yang dulunya digaji dari pendapatan rumah sakit, sekarang dibebankan ke APBD karena sudah masuk ASN.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar hal tersebut dibenahi, sehingga tidak semakin membengkak.
“Ini harus dirasionalisasi. Jangan sampai PAD menurun, tapi beban belanja pegawai malah meningkat,” tegasnya.
DPRD Soroti Retribusi Parkir Saat Event
Mugianto juga menyoroti kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir, terutama pada momen event besar seperti perayaan Hari Kemerdekaan.
Menurutnya, praktik parkir ilegal tanpa karcis resmi masih marak dan mengurangi potensi pendapatan daerah.
“Kami sudah sering mengingatkan agar petugas pemungut parkir ditertibkan. Jangan sampai pendapatan daerah bocor karena tidak ada karcis atau tidak masuk kas daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dan minimnya sinergi Dinas Perhubungan dengan masyarakat menjadi penyebab utama kebocoran.
“Seharusnya Dishub menggandeng karang taruna atau tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan parkir. Penertiban dan pengamanan juga harus jadi perhatian,” pungkasnya. (Lia)
