Netrawarga.com – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memastikan bahwa pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) akan terus menjadi prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Alokasi BK Prof untuk JLS
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi (BK Prof) untuk mengganti anggaran pembelian lahan yang sebelumnya disiapkan oleh Pemkab Trenggalek.
“Kami sudah konfirmasi bahwa pemerintah provinsi memberikan BK Prof untuk mengganti dana yang kita anggarkan untuk pembelian lahan. Artinya, kalau sudah ada BK Prof, maka pembelian lahan tetap menjadi prioritas,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu.
Menurutnya, keberlanjutan proyek JLS menandakan bahwa pemerintah pusat masih memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut.
Terlebih, proyek ini juga masuk dalam program prioritas Nawa Cita Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur.
“Masih ada kemampuan bayar dan membangun dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan JLS. Ini juga masuk dalam Nawa Cita Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sehingga saya yakin ke depan JLS tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Alokasi Dana Pengadaan Lahan
Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan dana untuk pengadaan lahan guna mendukung proyek strategis ini.
Dengan adanya subsidi dari pemerintah provinsi melalui BK Prof, Pemkab dapat lebih fokus pada proses pengadaan lahan, sementara pembangunan fisik jalan akan ditangani oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah anggarkan pengadaan tanah, nanti pembangunan provinsi akan membantu melalui subsidi BK, dan akhirnya pembangunan jalan akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
JLS merupakan jalur strategis yang menghubungkan berbagai daerah di pesisir selatan Jawa, termasuk Trenggalek. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.
Dengan sinergi dari berbagai pihak, Mas Ipin optimistis pembangunan JLS di Trenggalek akan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam sektor transportasi dan ekonomi daerah.***
