G30S dan Luka Sejarah yang Tak Pernah Sembuh
Setiap kali bulan September datang, masyarakat Indonesia kembali diingatkan pada salah satu tragedi terbesar bangsa, Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Selama lebih dari 30 tahun, rezim Orde Baru membingkai peristiwa ini dengan narasi tunggal, yakni PKI adalah dalang pengkhianatan.
Film wajib tonton Pengkhianatan G30S/PKI, buku pelajaran, hingga propaganda negara, semuanya diarahkan untuk meneguhkan satu versi sejarah.
Namun, pascareformasi 1998, sejarah kembali diperdebatkan.
Arsip-arsip dibuka, penelitian baru muncul, dan narasi lain mulai bermunculan.
Ternyata, sejarah 1965 tidak sesederhana hitam-putih antara PKI dan Angkatan Darat.
Ada lapisan kompleksitas, ada skenario lain, bahkan ada kepentingan global yang ikut bermain di balik tragedi ini.
Hermawan Sulistyo, dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu, menegaskan bahwa peristiwa 1965 tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut.
Buku tersebut memang fokus pada pembantaian massal di Jombang dan Kediri.
Akan tetapi, bagian awalnya (Bab I dan II) memperlihatkan bagaimana perdebatan tentang “siapa sebenarnya dalang G30S” tak pernah menemukan kesepakatan final.
Gestapu atau Gestok: Dari Pertarungan Istilah ke Pergulatan Sejarah
Bahkan sejak awal, peristiwa ini sudah menjadi arena perebutan tafsir.
Presiden Soekarno menyebutnya Gestapu (Gerakan 30 September), sementara Angkatan Darat lebih suka istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober).
Sekilas terlihat remeh, hanya soal istilah. Tetapi sebenarnya ini mencerminkan pertarungan kuasa.
Gestapu menekankan peristiwa malam 30 September, yaitu penculikan tujuh jenderal.
Gestok menekankan reaksi 1 Oktober, saat Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil alih kendali.
Dengan memakai istilah Gestok, Angkatan Darat menempatkan dirinya sebagai pahlawan penyelamat bangsa.
Sementara istilah Gestapu lebih dekat dengan narasi Soekarno, bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah “gerakan kecil” yang bisa dikendalikan.
Pertarungan istilah ini menjadi pintu masuk bagaimana sejarah kemudian diproduksi, dikontrol, dan disebarkan.
Revolusi Belum Selesai: Latar Belakang Politik dan Ekonomi
Soekarno kerap mengatakan bahwa revolusi Indonesia belum selesai.
Ungkapan ini bukan sekadar retorika. Pada awal 1960-an, Indonesia memang berada dalam krisis multidimensi:
Di ranah politik, demokrasi terpimpin membuat Soekarno menjadi pusat kekuasaan.
Ia memberi ruang besar pada PKI, sementara partai lain dan sebagian militer merasa tersisih.
Sedangkan di sisi ekonomi, inflasi menembus angka ratusan persen.
Harga kebutuhan pokok melambung, rakyat menderita.
Adapun di sisi militer Angkatan Darat terbelah, ada friksi antara kelompok yang mendukung Soekarno-PKI dan kelompok anti-PKI.
Sementara itu di sisi PKI sedang berada di puncak pengaruh dengan jutaan anggota.
Program land reform dan aksi sepihak menuai simpati di kalangan petani, tetapi memicu kebencian tuan tanah dan kelompok agama tertentu.
Kondisi inilah yang menjadi pupuk subur pecahnya konflik 1965.
Sebagaimana dicatat Hermawan Sulistyo, Indonesia saat itu adalah negara muda yang rapuh, penuh pertarungan ideologi di tengah krisis ekonomi yang mencekik.
Darah Kaum Merah: Amok dan Kekerasan Massal
Tragedi 30 September tidak berhenti pada penculikan dan pembunuhan para jenderal.
Yang lebih mengerikan adalah gelombang kekerasan setelahnya.
Ratusan ribu orang dituduh komunis, ditangkap, dibantai, atau dibuang ke penjara tanpa proses pengadilan.
Di Jawa Timur, terutama di wilayah Jombang dan Kediri, ladang tebu berubah menjadi ladang pembantaian.
Amok massa bercampur operasi militer. Kaum yang dicap “merah” diburu, sebagian besar tanpa pernah tahu apa kesalahan mereka.
Inilah bagian sejarah yang lama ditutupi: pembantaian massal 1965-1966.
Hermawan menyebut tragedi ini sebagai “merahnya darah kaum merah,” menggambarkan bagaimana politik ideologi berubah menjadi horor kemanusiaan.
Sayangnya, dimensi ini lama dikubur di bawah narasi resmi negara.
Lima Skenario G30S yang Bertabrakan
Pertanyaan besar yang selalu menghantui: siapa dalang G30S?
Hingga kini, jawabannya tidak pernah final. Bab II buku Palu Arit di Ladang Tebu mengulas setidaknya lima skenario besar yang pernah muncul:
- PKI sebagai Dalang
Ini versi resmi Orde Baru. PKI disebut sebagai perancang G30S. Namun, banyak penelitian menunjukkan bukti yang tidak konsisten dan lebih bersifat politis. - Konflik Internal Angkatan Darat
Sebagian peneliti berpendapat G30S adalah bagian dari perebutan kuasa di tubuh militer sendiri. Faksi perwira muda melawan faksi jenderal senior. - Soekarno yang Bertanggung Jawab
Ada teori yang menuduh Presiden mengetahui atau bahkan merestui. Meski begitu, tidak ada bukti kuat yang menempatkan Soekarno sebagai otak di balik G30S. - Soeharto di Balik Skenario
Banyak pihak melihat bagaimana Soeharto bergerak cepat, mengambil alih komando, dan kemudian naik ke puncak kekuasaan. Bagi sebagian analis, ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar. - Campur Tangan CIA
Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat berkepentingan menyingkirkan PKI yang dekat dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Declassified documents menunjukkan keterlibatan intelijen asing di Indonesia saat itu.
Kelima skenario ini memperlihatkan bahwa sejarah 1965 penuh kerumitan.
Tidak ada satu versi tunggal yang bisa menjawab semua pertanyaan.
Sejarah yang Hilang: Antara Narasi dan Luka Kemanusiaan
Yang ironis, perdebatan soal dalang G30S sering menutupi tragedi kemanusiaan yang terjadi setelahnya.
Ratusan ribu nyawa melayang, jutaan orang distigma sebagai eks-tapol, dan luka itu masih terasa hingga kini.
Sejarah kemudian menjadi alat legitimasi politik. Siapa yang menang, dialah yang berhak menulis sejarah.
Orde Baru menghapus banyak arsip, membungkam kesaksian, dan menutup ruang diskusi.
Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan sejarah yang timpang.
Padahal, sebagaimana ditegaskan banyak sejarawan, masa lalu adalah milik umat manusia, bukan milik negara. Sejarah tidak boleh dimonopoli oleh penguasa.
G30S Sebagai Cermin Demokrasi
Tragedi G30S 1965 bukan sekadar kisah kelam masa lalu. Ia adalah cermin bagi demokrasi Indonesia hari ini.
Bagaimana negara menghadapi perbedaan ideologi? Bagaimana kekuasaan mengelola konflik? Apakah kita masih mewarisi cara-cara represif dalam berpolitik?
Dengan menolak narasi tunggal dan membuka ruang diskusi yang sehat, bangsa ini bisa belajar.
Bukan PKI semata, ada skenario lain di balik G30S. Mengetahui semua itu bukan untuk menyalahkan, melainkan agar tragedi serupa tidak lagi terulang.
