Gerwani: Sejarah Gerakan Perempuan yang Terseret Arus Politik

Sejarah Gerakan Perempuan yang Terseret Arus Politik
Sejarah Gerakan Perempuan yang Terseret Arus Politik

Panggung Besar di Istora Gelora Bung Karno

Pada 4 Juni 1965, ribuan perempuan dari berbagai daerah tumpah ruah di Istora Gelora Bung Karno, Senayan.

Sekitar 16 ribu orang memenuhi gedung, sementara ribuan lainnya berdesakan di luar arena.

Mereka hadir untuk memperingati ulang tahun ke-15 Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan terbesar kala itu.

Hajatan politik tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Sukarno dan Ketua PKI D.N. Aidit.

Dalam pidatonya, Aidit mengingatkan bahwa jalan menuju sosialisme Indonesia tidak bisa ditempuh lewat kompromi.

“Bung Karno tak pernah mengajarkan, dalam menempuh sosialisme Indonesia, dengan jalan oportunisme dan reformisme. Bung Karno selalu mengajarkan konfrontasi dengan nekolim, feodalisme dan kapitalisme,” ujar Aidit, sebagaimana diberitakan Harian Rakjat 9 Juni 1965.

Kehadiran Aidit bukanlah yang pertama, pada Maret 1965, ketika keanggotaan Gerwani menembus angka satu juta, ia juga memberikan apresiasi.

Aidit menyebut Gerwani “tidak lagi berjalan seperti keong” dan mendorong kaum perempuan untuk mendalami teori revolusioner Marxisme.

Dari Gerwis Menuju Gerwani

Sejarah Gerwani bermula pada 4 Juni 1950, dengan nama Gerwis (Gerakan Wanita Sedar).

Organisasi ini lahir dari fusi enam organisasi perempuan daerah, di antaranya Rukun Putri Indonesia dari Semarang dan Isteri Sedar dari Bandung.

Inisiatif pendirian datang dari S.K. Trimurti, pejuang 1945 yang juga tokoh pers.

Trimurti menggandeng sejumlah pejuang perempuan lain yang terlibat dalam perlawanan bersenjata dan agresi militer Belanda.

Dalam kongres pertama di Semarang (3–6 Juni 1950), terpilih kepengurusan awal dengan Tris Metty sebagai ketua, didampingi Umi Sardjono dan S.K. Trimurti.

Sejak awal, organisasi ini berorientasi politik. Banyak anggotanya adalah eks-Boven Digul, yakni pejuang yang pernah dibuang Belanda karena terlibat pemberontakan 1926.

Namun, perubahan besar terjadi pada Kongres II tahun 1954, Nama Gerwis diubah menjadi Gerwani.

Organisasi yang semula berfokus pada kesadaran politik perempuan kini bertransformasi menjadi organisasi massa dengan orientasi lebih luas.

Pertumbuhan Pesat dan Isu Perjuangan

Gerwani dan Dominasi Sayap Kiri

Gerwani berkembang pesat, catatan Harian Rakjat April 1955 menyebut jumlah anggotanya sudah mencapai 400 ribu orang.

Angka itu terus bertambah, hingga mencapai 663 ribu pada Kongres III (1957), dan menembus 1,5 juta pada 1965.

Isu yang diusung Gerwani dekat dengan persoalan sehari-hari perempuan:

  1. Perjuangan melawan poligami.
  2. Pendidikan bagi perempuan.
  3. Aksi reforma agraria bersama organisasi tani.
  4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Gerwani juga aktif di kancah internasional. Banyak kader mereka menjadi pembicara di forum global, memanfaatkan media internal seperti Api Kartini, Berita Gerwani, dan Harian Rakjat untuk menyebarkan ide.

Namun, peneliti Saskia E. Wieringa mencatat bahwa Gerwani tidak konsisten dalam isu antipoligami.

Ketika Sukarno menikahi Hartini sebagai istri kedua, organisasi itu memilih diam.

“Mereka menganggap Sukarno istimewa,” ujar Saskia.

Sayap Kiri vs Demokrasi Terpimpin

Situasi makin politis ketika Sukarno menetapkan Demokrasi Terpimpin pada 1959.

PKI berada di barisan terdepan mendukung Sukarno, sementara Gerwani ikut memperkuat posisi.

Gerwani bahkan mengirim delegasi untuk mengkritik kondisi ekonomi yang memburuk akibat inflasi dan turunnya produksi pertanian.

Demonstrasi mereka pada Januari 1960 akhirnya membuat Sukarno memberi perhatian.

Namun, di Kongres IV (1961), Gerwani lebih menekankan isu politik ketimbang ekonomi rakyat.

Resolusi kongres mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat, pembagian tanah, serta konfrontasi terhadap Malaysia dan Amerika Serikat.

Langkah ini membuat Gerwani semakin erat dengan PKI.

Hingga akhirnya, pada 1965, organisasi ini memutuskan bergabung resmi dengan PKI dalam Kongres V yang rencananya digelar Desember 1965.

Pukulan dalam Peristiwa G30S

Keputusan politik itu justru menjadi awal dari akhir. Pada malam 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya.

Peristiwa yang terjadi dalam semalam ini yang kemudian dikenal sebagai G30S. Gerwani difitnah sebagai pelaku penyiksaan.

Mereka dituduh melakukan mutilasi, penyiksaan seksual, hingga aksi barbar di Lubang Buaya.

Fitnah itu diperkuat propaganda media Orde Baru, meski belakangan penelitian akademis membantah tuduhan tersebut.

Namun, dampaknya fatal. Ribuan kader Gerwani diburu, ditangkap, dan disiksa.

Pada Maret 1966, pemerintah Orde Baru mengumumkan PKI sebagai organisasi terlarang. Semua underbouw-nya, termasuk Gerwani, ikut dibubarkan.

Akhir Sebuah Gerakan

Gerwani adalah organisasi perempuan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Dengan anggota lebih dari 1,5 juta orang, mereka memainkan peran penting dalam politik, pendidikan, hingga isu sosial.

Namun, pilihan politik untuk dekat dengan PKI membuat Gerwani mudah dihancurkan setelah 1965.

S.K. Trimurti, sang pendiri, sudah mundur lebih awal karena menolak dominasi PKI.

Ia menyebut PKI terlalu keras dan tidak sesuai dengan cita-citanya.

Bagi banyak kader di tingkat bawah, kehancuran itu membingungkan.

“Terjadi perjuangan internal partai yang hanya diketahui orang-orang atas. Para kader setingkat saya tidak tahu apapun,” kata Sulami, Sekretaris DPP Gerwani, dalam buku karya Saskia Wieringa.

Gerwani pun runtuh dalam gelombang darah dan kekerasan politik 1965.

Sejarahnya berakhir tragis, tetapi jejaknya tetap menjadi bagian penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia.