Netrawarga.com – Sebanyak 6.227 warga Kabupaten Trenggalek terancam dihapus sementara dari data kependudukan karena belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).
Banyaknya warga yang belum melakukan rekam KTP-El tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Trenggalek, Ririn Eko Utoyo, pada Kamis (21/11/2024).
Menurutnya, meskipun upaya untuk mendorong warga melakukan perekaman sudah dilakukan, masih ada ribuan orang yang belum menyelesaikan kewajiban rekam KTP-El.
Berdasarkan data terbaru dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per Oktober 2024, jumlah total penduduk di Trenggalek mencapai 757.444 jiwa.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 606.655 jiwa diwajibkan untuk memiliki KTP-El, dan hingga kini, 597.507 jiwa sudah melakukan perekaman,” ungkapnya.
Namun, masih ada 6.227 jiwa yang belum melakukan perekaman, yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk 2.548 pelajar yang sudah wajib memiliki KTP-El.
Ririn menjelaskan, bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP-El, Disdukcapil akan mengusulkan untuk menghapus sementara data mereka dari sistem kependudukan.
Kebijakan ini berlaku menjelang Pemilu 2024 sebagai bagian dari upaya untuk memastikan semua warga yang berhak sudah terdaftar dan memiliki KTP-El.
“Warga yang belum perekaman KTP-El akan dihapus sementara hingga mereka menyelesaikan proses tersebut,” tegas Ririn.
Disdukcapil telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong warga agar segera melakukan perekaman KTP-El, antara lain dengan mengirimkan surat pemberitahuan, menyediakan pelayanan keliling ke desa-desa, serta melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah.
Namun, kendala utama yang ditemui adalah adanya penolakan dari sebagian warga, terutama pelajar, yang merasa kurang nyaman jika foto KTP-El diambil saat menggunakan seragam sekolah.
Selain itu, beberapa pelajar juga kesulitan melakukan perekaman karena sedang menempuh pendidikan di luar kota.
Ririn mengungkapkan, meskipun upaya terus dilakukan, pihaknya pesimis jika target perekaman bisa tuntas pada akhir 2024 mengingat masih banyak warga yang belum berpartisipasi.***
