Netrawarga.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana atau Gus Miftah, menuai sorotan tajam dari netizen.
Hal ini lantaran video terkait dirinya melontarkan kalimat menohok pada pedagang es teh pada sebuah pengajian viral di media sosial.
Meski Gus Miftah sudah melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf, insiden tersebut memicu kritik publik hingga desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya.
Salah satu desakan datang dari penulis dan aktivis gender, Kalis Mardiasih, yang menyampaikan kritik tajam melalui media sosial.
Dalam salah satu unggahannya di platform X, Kalis merinci lima alasan mengapa Gus Miftah tidak layak menjabat sebagai utusan khusus presiden.
Pertama, Kalis menyoroti kompleksitas isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia yang memerlukan pengelolaan serius.
“Keberagaman agama dan keyakinan harus dikelola dengan baik agar tidak ada kelompok yang dipersekusi,” katanya, Kamis (5/12/2024).
Kedua, Kalis mengingatkan sejarah konflik berbasis agama di Indonesia, seperti di Poso dan Ambon, serta diskriminasi yang masih dialami komunitas Syiah Sampang dan Ahmadiyah NTB. “Isu toleransi dan perdamaian bukanlah hal remeh,” tambahnya.
Ketiga, ia mengkritik ketidaksesuaian latar belakang Gus Miftah dengan tugasnya. “Digaji setara menteri, tapi tidak memiliki keilmuan atau pengalaman yang relevan di bidang resolusi konflik KBB,” tegasnya.
Keempat, jejak digital Gus Miftah dinilai tidak mendukung posisinya sebagai tokoh pembawa kerukunan. Menurut Kalis, Gus Miftah sering melontarkan ujaran diskriminatif terhadap kelompok berbeda, termasuk mendukung kriminalisasi warga sipil seperti Lina Mukherji.
Kelima, Kalis menyoroti perilaku Gus Miftah yang kerap dianggap melecehkan kelompok rentan, seperti pedagang kecil dan perempuan. “Toleransi harus didasari keadilan, bukan menindas mereka yang lemah,” katanya.
Kritik publik terhadap Gus Miftah menunjukkan ekspektasi tinggi terhadap pejabat negara, terutama yang berperan dalam isu krusial seperti kerukunan beragama.
Desakan agar pemerintah mengevaluasi posisinya mencerminkan pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan tantangan kompleks bangsa.***
