Netrawarga.com – Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu daerah yang getol mencanangkan net zero carbon sebagai salah satu target pencapaian.
Hal itu membuat Trenggalek menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang secara eksplisit merumuskan strategi pembangunan pro-lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur ini menetapkan visi “Mewujudkan Kabupaten Net Zero Carbon, Berpendapatan Tinggi, dan Berdaya Saing Kolektif.”
Sebagai daerah dengan topografi pegunungan, lebih dari separuh wilayah Trenggalek berupa kawasan hutan, terdiri dari hutan lindung seluas 17.909,8 hektare dan hutan produksi mencapai 44.230,9 hektare.
“Sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 25,9% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelas Direktur Program Traction Energy Asia, Sudaryadi, dikutip dari Katadata.co.id.
Trenggalek juga memiliki 28 sungai besar dan anak sungai yang menjadi sumber daya air utama.
Namun, perubahan iklim yang memengaruhi curah hujan dan daya resap air berpotensi berdampak serius terhadap ekonomi agraris serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa net zero carbon merupakan strategi penting untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam.
Strategi Net Zero Carbon 2045
Meski ada pihak yang meragukan implementasi visi Net Zero Carbon karena dianggap sulit diukur, justru penggunaan istilah ini bertujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki indikator capaian yang konkret.
Dalam empat tahun terakhir, program net zero carbon di Trenggalek menunjukkan hasil yang cukup signifikan.
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2022 mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur serta nasional,” imbuh Sudaryadi.
Berbagai upaya dilakukan, seperti menjalin kerja sama dengan asosiasi, lembaga donor, dan lembaga riset untuk merumuskan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berbasis spasial dan sektoral.
Strategi pembangunan rendah karbon di Trenggalek mencakup beberapa aspek utama.
Identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca menjadi langkah awal untuk mengetahui sumber emisi terbesar di daerah ini.
Selanjutnya, sektor ekonomi rendah emisi atau yang disebut dengan PDRB Hijau mulai dipetakan agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kelestarian lingkungan.
Selain itu, strategi penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian utama agar pembangunan yang berlangsung tetap berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Tantangan dan Implikasi Politik
Meski konsep ini terlihat menjanjikan, implementasinya tidak lepas dari tantangan, termasuk dalam ranah politik.
Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik Pilkada.
Setiap kepala daerah diwajibkan menyerahkan visi-misi yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD.
Sayangnya, isu lingkungan sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam kampanye Pilkada, padahal perubahan iklim adalah tantangan global yang harus diatasi bersama.
Sebagai bagian dari komitmen nasional, Indonesia telah menetapkan target dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) untuk menurunkan emisi karbon.
“Langkah yang diambil Trenggalek selaras dengan visi pembangunan nasional RPJPN 2025-2045 dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengadopsi kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan,” pungkas Sudaryadi.***
