Netrawarga.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Sehari setelahnya, Prabowo langsung melantik jajaran menteri yang mengisi kabinetnya.
Sidang kabinet perdana berlangsung pada 23 Oktober, disusul dengan retreat para menteri di Akademi Militer Magelang pada 24 Oktober untuk memperkuat sinergi pemerintahan.
Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan
Dalam 100 hari kerja Prabowo Gibran, berbagai kebijakan ekonomi dan kesejahteraan menjadi sorotan. Pada 28 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru yang mulai berlaku pada 2025.
Sehari setelahnya, pemerintah mengesahkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk 2025.
Prabowo juga menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat bagi warga tidak mampu pada 4 Januari 2025.
Selain itu, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh blok ekonomi BRICS pada 6 Januari 2025.
Pada hari yang sama, program makanan bergizi gratis mulai dijalankan di 26 provinsi sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Kenegaraan dan Diplomasi
Untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, Prabowo melaksanakan kunjungan resmi ke luar negeri pada 8-23 November 2024.
Sementara itu, Gibran meluncurkan program “Lapor Mas Wapres” pada 11 November 2024, sebuah platform untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung.
Kebijakan Kontroversial
Dalam periode ini, beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menuai perdebatan. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo pada 12 Desember 2024 mengenai wacana penghapusan Pilkada langsung.
Selain itu, pada 19 Desember 2024, Prabowo menyatakan keinginannya untuk memberikan pengampunan bagi koruptor, yang memicu kontroversi di kalangan masyarakat.
Pada 30 Desember 2024, Prabowo menyamakan pohon kelapa sawit dengan pohon biasa dan menegaskan bahwa tanaman ini tidak menyebabkan deforestasi. Pernyataan ini menuai kritik dari aktivis lingkungan.
Kritik dari BEM SI
Dalam evaluasi 100 hari kerja Prabowo Gibran, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan kritik tajam melalu Instagram bemsi.official.
Mereka menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran justru menambah lembaga yang membebani APBN dan mewarisi proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.
Selain itu, BEM SI juga menyoroti sikap represif aparat terhadap masyarakat, program makanan bergizi gratis yang dinilai tidak siap, serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang disebut sebagai “prank” bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, mereka juga menilai adanya upaya mengikat kampus agar tidak kritis dengan kebijakan konsesi tambang bagi perguruan tinggi.
100 hari kerja Prabowo Gibran diwarnai berbagai kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, mulai dari kesejahteraan ekonomi hingga polemik kebijakan politik.
Meski ada berbagai langkah strategis, kritik terhadap pemerintahan juga terus mengemuka, khususnya dari kalangan mahasiswa dan aktivis yang menilai adanya ketidakkonsistenan dalam beberapa kebijakan.***
