Temukan Kejanggalan Tunjangan DPR RI
Naiknya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menarik perhatian publik, termasuk influencer Jerome Polin.
Melalui unggahan video di media sosial, Jerome Polin mengkritisi kejanggalan dalam perhitungan tunjangan perumahan anggota dewan yang disampaikan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.
Adies sebelumnya menjelaskan kepada awak media bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, melainkan penyesuaian pada sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan perumahan.
Menurutnya, fasilitas rumah dinas yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan tunjangan senilai Rp 50 juta per bulan.
“Kalau sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan Rp 3 juta per bulan. Didapat kan Rp 50 juta per bulan. Kalau Rp 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti Rp 78 juta per bulan,” ujar Adies dalam keterangan yang kemudian disematkan Jerome pada akun Instagram @jeromepolin.
Jerome Polin: Rp 3 Juta Per Hari Itu Hotel Bintang Lima
Pernyataan tersebut langsung dikritisi Jerome Polin. Ia menilai perhitungan Adies tidak tepat karena mencampuradukkan satuan hari dan bulan.
“Masuk duit Rp 50 juta, keluar duit Rp 3 juta per bulan. Artinya apa? Dapat untung per bulannya 50-3= 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja?” ujar Jerome Polin dalam videonya.
Lebih lanjut, Jerome menegaskan bahwa jika angka Rp 3 juta dikalikan 26 hari kerja, maka hasilnya Rp 78 juta per bulan, yang artinya biaya Rp 3 juta per hari.
“Kalau Rp3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu hotel bintang lima,” tambahnya.
Soroti Kesenjangan Sosial
Selain soal perhitungan, Jerome Polin juga menyinggung kesenjangan sosial di Indonesia.
Ia membandingkan besarnya tunjangan perumahan DPR dengan kondisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang masih kesulitan secara ekonomi.
“Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes nggak tau mau makan apa besok, nggak tau tinggal dimana besok, bisa hidup atau nggak besok. GWS deh,” ucap Jerome Polin.
Klarifikasi Adies Kadir
Menanggapi kritik tersebut, Adies Kadir kemudian meralat pernyataannya.
Ia menyebut maksud sebenarnya adalah biaya kos Rp 3 juta per bulan dikalikan 12 bulan dalam setahun, bukan dikalikan dengan 26 hari kerja.
Menurutnya, angka Rp 3 juta itu adalah tarif kos paling murah di kawasan Senayan, Jakarta. (Lia)
