Netrawarga.com- Pemerintah Kabupaten Trenggalek menegaskan langkah konkret menuju pembangunan berkelanjutan dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025.
Dalam rapat paripurna bersama DPRD Trenggalek, fokus utama diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan berbasis inovasi.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin menyatakan, selain memperkuat sektor infrastruktur, pendekatan ekologis juga menjadi prioritas.
Salah satu langkah strategis adalah memasukkan penghitungan cadangan karbon sebagai upaya mendukung fiskal daerah.
“Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi di Trenggalek,” jelas Mas Ipin.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Harapannya, program cadangan karbon mampu menambah pendapatan daerah sekaligus menciptakan dampak ekologis yang positif.
Salah satu proyek besar yang ditekankan adalah alokasi Rp 20 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) jalur strategis yang menghubungkan Watulimo dan Munjungan.
Proyek ini dijadwalkan dimulai pada 2025 dengan target meningkatkan konektivitas wilayah dan perekonomian lokal. “Kami optimis JLS akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambah Mas Ipin.
Namun, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa APBD 2025 diproyeksikan memiliki pendapatan sebesar Rp 1,969 triliun dengan belanja mencapai Rp 2,002 triliun, menciptakan defisit Rp 32,383 miliar. Defisit ini akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Doding menegaskan, R-APBD 2025 dirancang untuk mendukung sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan pembahasan yang matang antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami memastikan bahwa semua prioritas pembangunan tetap terlaksana meskipun terdapat defisit anggaran,” jelas Doding.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap, dengan disahkannya APBD ini, visi pembangunan inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal realisasi APBD ini agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah,” tutup Mas Ipin.***
