NETRA WARGA – Suara publik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek mulai menuai sorotan tajam.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Trenggalek mengecam dugaan adanya upaya pembungkaman terhadap orang tua siswa yang menyuarakan keluhan di media sosial.
Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Sekretaris GMNI Trenggalek, Ramadhan Agung Prasetya, Selasa (30/9/2025).
Ia menyoroti langkah salah satu sekolah menengah pertama (SMP) yang melayangkan surat resmi kepada orang tua murid, berisi imbauan agar tidak mengunggah kritik terkait kualitas makanan MBG ke media sosial.
“Kami kecewa dengan adanya surat dari SMP Negeri 1 Trenggalek tertanggal 22 September 2025, surat itu meminta orang tua siswa tidak mengunggah keluhan makanan MBG di media sosial,” ungkapnya.
Dirinya juga menyayangkan hal tersebut lantaran mengurangi ruang untuk berpikir kritis.
“Padahal surat tersebut ditandatangani resmi oleh kepala sekolah. Ini jelas bentuk pelemahan ruang kritik,” tegas Ramadhan.
Kritik Berbalas Intimidasi
Ramadhan juga menyinggung adanya komentar bernada intimidatif yang dialami sejumlah orang tua murid di media sosial.
Ia mencontohkan keluhan akun @Rizza yang menulis: “Hari ke-2 MBG di sekolah anakku SMK *** ya Allah, kata anakku ayamnya pahit, banyak anak yang gak dimakan.”
Alih-alih mendapatkan simpati, komentar itu justru dibalas dengan nada menyalahkan.
Akun @estngtyass menuliskan: “Maaf Bu, klo mau protes jgn di sini, mending protes ke sekolah jangan ke medsos, plis etika dijaga.”
Tak berhenti di situ, beberapa keluhan lain juga bermunculan.
Akun @Putry mengaku anaknya pernah mendapat lauk ayam yang berbau tidak sedap.
Namun saat protes melalui akun media sosial Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), komentarnya justru dihapus.
Hal serupa dialami akun @ufabimahri yang mengaku pesan langsungnya ke penyelenggara MBG tidak pernah ditanggapi.
“Dari situ terlihat jelas ada upaya intimidasi halus. Seolah-olah orang tua yang bersuara dianggap tidak beretika,” ucapnya.
Menurutnya, keluhan tersebut merupakan hal yang wajar dan seharusnya penyedia makanan yang harus berbenah.
“Padahal yang tidak beretika adalah penyedia makanan yang tidak layak konsumsi,” tandas Ramadhan.
Kritik Adalah Hak Rakyat
GMNI Trenggalek menilai tindakan ini sebagai pengabaian terhadap hak dasar masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Ramadhan menyatakan, dalam masyarakat demokratis kritik adalah bagian sah dari kontrol sosial.
“Jangan balikkan fakta. Etika seharusnya dituntut dari penyedia layanan publik yang tidak profesional, bukan dari rakyat yang bersuara,” ujarnya.
Lima Tuntutan GMNI
Dalam sikap resminya, GMNI Trenggalek menyampaikan lima tuntutan:
- Mengecam keras dugaan pembungkaman terhadap orang tua siswa yang menyampaikan kritik.
- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap penyedia MBG dan membuka saluran pengaduan yang responsif.
- Meminta sekolah menarik kembali imbauan larangan kritik di media sosial.
- Mendorong orang tua dan siswa tidak takut bersuara.
- Mengajak seluruh cabang GMNI di Indonesia mengawal pelaksanaan MBG.
Ramadhan menegaskan kembali, kritik lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Jika negara, sekolah, atau siapa pun tidak siap menerima kritik, maka merekalah yang sedang mencederai cita-cita reformasi dan demokrasi itu sendiri,” tutupnya.
