Netrawarga.com – Pembangunan infrastruktur wisata di Kabupaten Trenggalek terancam terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada 2025.
Sejumlah event wisata rutin juga berpotensi kehilangan alokasi dana.
Disparbud Tunggu Arahan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Trenggalek, Sunyoto, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten terkait penerapan efisiensi ini.
“Menyikapi Inpres 1 Tahun 2025, kami masih dalam tahap meraba-raba. Yang jelas, efisiensi harus dilakukan, tetapi kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah kabupaten terkait apa saja yang harus diefisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa kegiatan yang kemungkinan besar terdampak adalah perjalanan dinas, rapat koordinasi antardaerah, studi banding, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Ia menilai, di era digital seperti saat ini, kegiatan tersebut dapat dialihkan ke platform virtual seperti Zoom Meeting atau Google Meet guna menekan pengeluaran.
“Rapat-rapat atau koordinasi antardaerah yang jaraknya jauh tidak perlu lagi dilakukan secara fisik. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk efisiensi waktu dan anggaran,” tambahnya.
Event di Kawasan Wisata Terancam
Selain itu, event pariwisata yang selama ini menjadi magnet perekonomian masyarakat juga berpotensi mengalami pemangkasan anggaran.
Sunyoto menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan opsi pengurangan jumlah event atau penyesuaian anggaran agar tetap bisa berjalan secara optimal.
“Kami perlu berpikir keras, karena event-event yang selama ini digelar berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal. Jadi, perlu dikaji lagi, apakah mengurangi jumlah event atau hanya menyesuaikan anggarannya,” jelasnya.
Infrastruktur Turut Terancam
Tak hanya itu, efisiensi ini juga berpotensi berimbas pada pembangunan infrastruktur destinasi wisata.
Kendati demikian, Sunyoto menegaskan bahwa proyek yang dianggap mendesak tetap menjadi prioritas utama.
“Kami mendapat informasi bahwa efisiensi bisa mencapai 50 persen dari berbagai kegiatan. Infrastruktur di destinasi wisata pun tidak menutup kemungkinan terdampak. Namun, kami masih akan mengkaji urgensi dari setiap proyek pembangunan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Disparbud Trenggalek berencana mengumpulkan seluruh bidang di dinasnya untuk membahas strategi efisiensi.
Sunyoto mengakui bahwa diskusi informal telah dilakukan, tetapi keputusan final masih menunggu arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari TAPD terkait tata cara efisiensi ini. Hari ini kami akan membahasnya lebih mendalam dengan tim di masing-masing bidang,” pungkasnya.
