Netrawarga.com – Aliansi Mahasiswa Trenggalek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Jumat (21/2/2025).
Aksi unjuk rasa tersebut menyoroti kebijakan pemotongan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai dapat berdampak buruk terhadap sektor pendidikan dan infrastruktur.
Soroti Pemotongan Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rian Firmansyah, menyatakan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan minimal 20 persen akan memperparah ketimpangan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan.
“Kami menuntut agar anggaran pendidikan tidak dipotong, karena kondisi pendidikan di Trenggalek belum merata. Jika tetap dipotong, kesenjangan pendidikan akan semakin jauh,” tegas Rian.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran untuk infrastruktur jalan yang dinilai dapat menghambat akses masyarakat ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Jalan adalah akses utama yang sangat penting bagi masyarakat. Jika kondisinya memburuk akibat pemotongan anggaran, dampaknya akan terasa pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tambahnya.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka berpendapat bahwa program tersebut tidak tepat sasaran dan sebaiknya dialihkan untuk pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa.
“Banyak anak-anak di pedesaan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih membutuhkan sekolah gratis daripada program makan gratis. Jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama,” ujar Rian.
10 Pernyataan Sikap Massa Unjuk Rasa
Ketua GMNI Trenggalek, Moch. Sodiq Fauzi, menyebutkan bahwa setidaknya ada 10 tuntutan utama yang diajukan dalam aksi tersebut, di antaranya:
- Mendesak Pemerintah Prabowo-Gibran untuk menghentikan rencana pemangkasan anggaran pendidikan.
- Memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas utama sesuai amanat UUD 1945.
- Mengatur skala prioritas anggaran dengan lebih tepat.
- Memperbaiki infrastruktur pendidikan dan memberikan subsidi bagi keluarga kurang mampu.
- Memberikan dukungan moral dan finansial bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil.
- Membenahi sistem administrasi pendidikan agar lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan guru.
- Meningkatkan kesejahteraan guru dan menyederhanakan sistem jenjang karir mereka.
- Meninjau dan memperbaiki jalan rusak di seluruh Kabupaten Trenggalek.
- Merevitalisasi infrastruktur jalan guna mencegah kecelakaan lalu lintas.
- Melakukan pengaspalan jalan di daerah pelosok agar tidak mengganggu aktivitas warga dan roda perekonomian masyarakat.
Meski aksi berlangsung damai, mahasiswa menyayangkan tidak adanya perwakilan DPRD yang menemui mereka secara langsung.
Mereka hanya terhubung dengan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, melalui sambungan daring.
“Kami menyayangkan sekali karena dari 45 anggota DPRD tidak ada satu pun yang menemui kami secara langsung. Ini menunjukkan kurangnya respons dan kepedulian terhadap aspirasi rakyat,” pungkas Rian.***
