Netrawarga.com – Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Trenggalek dijadwalkan mulai Agustus 2025, namun proses rekrutmen tenaga pengajarnya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
Hal ini ditegaskan Plt Kepala Dinas Sosial P3A Trenggalek, Christina Ambarwati, merespons antusiasme warga yang ingin melamar sebagai guru.
“Perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa Dinas Sosial atau Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk pengadaan guru maupun tenaga lainnya. Itu murni kewenangan pusat dan semua biaya penyelenggaraan sekolah rakyat ini ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujar Tina, sapaan akrabnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses seleksi maupun perekrutan, karena seluruh kebijakan berada langsung di tangan Kementerian Sosial.
Namun demikian, pelamar asal Trenggalek tetap akan diutamakan.
“Sudah banyak pertanyaan dari warga Trenggalek yang ingin melamar. Tetapi kebijakan itu semua berada di pemerintah pusat,” imbuh Tina.
Dalam hasil rapat dengan Kemensos, Tina menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Sekolah ini ditargetkan bisa menampung hingga 1.000 peserta pada tahun depan, yang diharapkan mampu memicu perputaran ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
“Pemkab memiliki keterbatasan guru PNS dan PPPK, jadi tidak akan mengambil guru yang sudah ada. Namun pemerintah pusat meminta merekrut guru PPG asal Trenggalek dengan kualifikasi tertentu, seperti fresh graduate dan TOEFL minimal 450,” terangnya.
Dengan konsep modern berbasis teknologi, Sekolah Rakyat mematok standar kompetensi guru di atas rata-rata.
Tina memastikan bahwa Pemkab akan terus mensosialisasikan informasi resmi dari pusat kepada masyarakat agar proses seleksi dapat diikuti dengan transparan dan tepat sasaran. (Lia)
