NETRA WARGA – Konferensi Cabang PGRI Trenggalek yang digelar di SMKN 1 Trenggalek, Rabu (23/7/2025), menetapkan Catur Winarno sebagai Ketua PGRI Trenggalek untuk masa bakti 2025–2030.
Dalam proses pemilihan yang berlangsung demokratis, Catur unggul dengan raihan 139 suara, mengalahkan Baderun (109 suara), Priyo Suroso (12 suara), dan Taufiq Susanto (2 suara).
Konfercab ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus PGRI Jawa Timur serta Ketua PGRI Trenggalek sebelumnya, Munib.
Dalam sambutannya, Munib berharap agar kepengurusan baru bisa menjaga marwah organisasi serta terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan para guru.
“Alhamdulillah konferensi sudah selesai. Saya berharap pengurus terpilih masa bakti 2025–2030 mampu mengemban amanah seluruh anggota PGRI Trenggalek agar PGRI semakin maju,” ujar Munib.
Ia menekankan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, dan perjuangan harus terus memperkuat kiprahnya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak guru baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Sebagai Ketua terpilih, Catur Winarno menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis bersama kepengurusan sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa kesinambungan program dan peningkatan kualitas akan menjadi prioritas.
“Saya ini mantan wakilnya Pak Munib selama dua periode. Hal-hal baik yang sudah kami rintis bersama akan kami lanjutkan. Yang perlu ditingkatkan, tentu akan kami tingkatkan,” kata Catur.
Dalam forum konferensi, disusun pula sejumlah program kerja untuk lima tahun ke depan.
Salah satu fokus utama adalah mendorong peningkatan kesejahteraan anggota, termasuk mengawal realisasi gaji berkala dan hak-hak kepegawaian lainnya.
“Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan anggota, mulai dari gaji berkala, kami akan terus menyuarakan kepada pihak terkait,” tegasnya.
Terkait isu nasional soal status CPNS dan PPPK, Catur menilai kondisi di Trenggalek relatif stabil dan tidak menunjukkan adanya kesenjangan berarti antarstatus kepegawaian guru.
“Sampai hari ini Trenggalek kondusif. Tidak banyak masalah tentang status itu,” jelasnya.
Sementara untuk isu kriminalisasi guru yang marak secara nasional, Catur memastikan bahwa PGRI Trenggalek telah memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang akan terus diperkuat.
“Kami sudah punya LKBH dan akan terus menguatkan perannya. Kami tetap bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum,” terangnya.
Catur memperkirakan jumlah anggota aktif PGRI di Trenggalek, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 5.000 orang.
Jumlah ini berdasarkan data peserta kompetensi tingkat kabupaten yang dihimpun oleh organisasi. (Lia)
