NETRA WARGA – Fenomena premanisme yang berlindung di balik bendera organisasi masyarakat (ormas) masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat Indonesia.
Meski bukan hal baru, praktik ini disebut sudah tumbuh subur sejak masa Orde Baru (Orba), ketika ormas sengaja dibentuk untuk kepentingan politik segelintir golongan.
Kini, keberadaan ormas sejenis masih terus hidup, melanggengkan praktik pungutan liar hingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Aribowo menilai ada sejumlah faktor yang membuat ormas dengan wajah premanisme ini tetap eksis.
Minimnya Lapangan Pekerjaan Dorong Premanisme Ormas
Menurut Aribowo, salah satu penyebab utama munculnya ormas nakal adalah minimnya peluang kerja yang layak.
Hal ini membuat banyak kelompok hadir di sektor informal, bahkan ilegal.
“Jadi ini masyarakat tidak diberikan pekerjaan oleh negara, tetapi negara juga tidak mampu memberikan fasilitas dan tidak punya kreatifitas,” ujar Aribowo.
Ia mencontohkan fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.
Kondisi tersebut kerap dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan merusak estetika kota.
Akibatnya, kelompok masyarakat kecil sering dipandang sebagai pengganggu oleh kalangan menengah ke atas.
Menurut Aribowo, seharusnya negara hadir untuk mengelola sumber ekonomi bersama masyarakat.
Peningkatan keterampilan, pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai menjadi solusi agar warga tidak terjebak di sektor-sektor rawan pelanggaran hukum.
Upaya Negara Menumpas Ormas Nakal Tanpa Langgar HAM
Menilik ke belakang, Indonesia pernah mengenal operasi penembakan misterius (petrus) pada masa lalu untuk menumpas kelompok yang dianggap meresahkan.
Namun Aribowo menegaskan, metode koersif semacam itu jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak bisa diterapkan lagi.
“Negara itu punya kekuasaan, punya kekuatan, punya peralatan. Jadi mereka bisa lakukan apa saja kepada masyarakat, termasuk ormas itu,” tegasnya.
Meski begitu, ia menilai bahwa sepenuhnya menghapus ormas bermasalah tidaklah mudah, terutama jika masih ada kedekatan dengan elite politik.
Ia menyebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian elite justru ‘memelihara’ ormas nakal demi kepentingan tertentu.
Masyarakat Diminta Lebih Kritis
Aribowo menekankan pentingnya sikap kritis masyarakat, tidak hanya terhadap ormas, tetapi juga kepada negara yang dinilainya kurang serius menumpas kelompok tersebut.
“Supaya masyarakat tidak memberi keleluasaan kepada ormas yang nyata-nyata melanggar hukum,” pungkasnya.
Fenomena premanisme berkedok ormas, jika tidak ditangani serius, berpotensi terus mengakar dan mengancam ketertiban sosial. (Lia)
