NETRA WARGA – Kabupaten Trenggalek berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama tahun 2025.
Penghargaan ini diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama enam kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menerima langsung penghargaan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta forum anak yang telah mendukung pencapaian tertinggi ini.
“Terima kasih kepada semua OPD atas support-nya, termasuk forum anak yang mendukung pencapaian tertinggi Kabupaten Layak Anak. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Arifin, Jumat (8/8/2025).
Ia menegaskan, tantangan berikutnya adalah mempertahankan prestasi sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Tantangan berikutnya adalah kemampuan untuk mempertahankannya,” tambahnya.
Dalam siaran persnya, Kemen PPPA menyebut penghargaan Kabupaten Layak Anak 2025 diberikan kepada 355 kabupaten/kota di Indonesia.
Rinciannya terdiri dari 22 kategori utama, 69 kategori nindya, 125 kategori madya, dan 139 kategori pratama.
Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) juga diberikan kepada 13 provinsi yang aktif mendorong daerah di wilayahnya mewujudkan KLA.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengapresiasi daerah penerima penghargaan dan menegaskan pentingnya membangun kota ramah anak di tengah tantangan digitalisasi.
“Rata-rata screen time orang Indonesia sudah mencapai 7,5 jam per hari. Ini membuat anak rentan mengalami masalah psikologis dan penurunan kognitif. Pengendalian paparan layar harus diimbangi dengan penyediaan jalur sepeda, taman bermain, dan ruang publik yang aman,” kata Pratikno.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menambahkan bahwa penghargaan Kabupaten Layak Anak adalah bentuk apresiasi terhadap komitmen kepala daerah menciptakan lingkungan aman bagi anak.
Menurutnya, mewujudkan Kabupaten Layak Anak membutuhkan komitmen kuat pimpinan daerah, kebijakan tepat, dan program terpadu yang fokus pada pemenuhan hak anak.
Tahun ini, jumlah daerah penerima Kabupaten Layak Anak menurun dibanding 2023 yang mencapai 360 daerah.
Penurunan disebabkan masa transisi kepemimpinan dan pergantian SDM di berbagai wilayah.
Evaluasi Kabupaten Layak Anak, lanjut Arifah, tidak sekadar ajang penghargaan, melainkan sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan.
“Kabupaten Layak Anak kini masuk dalam RPJMN 2025–2029, sehingga pencapaiannya mencerminkan kinerja pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.
Proses evaluasi Kabupaten Layak Anak dilakukan berlapis, mulai dari evaluasi mandiri pemerintah daerah, verifikasi administrasi provinsi, peninjauan tim pusat, hingga verifikasi lapangan dan final.
Tahun ini, 13 provinsi meraih PROVILA, termasuk Jawa Timur.
Menteri PPPA berharap daerah yang telah berprestasi dapat membagikan praktik baik kepada wilayah lain yang masih berproses. (Lia)
