Prolog
Kepergian Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, pada 11 September 2019, menghadirkan duka sekaligus ruang refleksi.
Nama BJ Habibie kerap diingat sebagai tokoh teknologi, demokrasi, dan reformasi.
Namun, ada sisi lain yang jarang luput dari perbincangan: perannya dalam mengawal ekonomi Indonesia pasca-krisis moneter 1998.
Dari Teknokrat ke Presiden
BJ Habibie bukanlah politisi apalagi ekonom murni. Ia adalah teknokrat yang lama berkarier di dunia teknologi.
Namun, panggilan Presiden Soeharto pada 1970-an untuk pulang ke tanah air membuatnya terjun ke ranah pemerintahan sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
Reformasi 1998 yang mengguncang rezim Orde Baru mengantarkan BJ Habibie menjadi Presiden Indonesia dalam situasi penuh ketidakpastian.
Saat itu, perekonomian Indonesia porak poranda. Rupiah jatuh ke titik terendah, cadangan devisa terkuras, inflasi melambung, dan pertumbuhan ekonomi minus.
Banyak kalangan meragukan kapasitas BJ Habibie untuk mengatasi krisis.
Bahkan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura kala itu, menyebut naiknya Habibie bisa “menghancurkan rupiah”.
Langkah Awal: Menyembuhkan Perbankan
Meski dipandang sebelah mata, kebijakan ekonomi BJ Habibie justru memberi jalan pemulihan.
Fokus utamanya adalah restrukturisasi sektor perbankan yang kala itu babak belur akibat rush besar-besaran.
Konsolidasi empat bank milik pemerintah melahirkan Bank Mandiri—yang hingga kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia.
BJ Habibie juga mengambil keputusan berani dengan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 1999.
Menurutnya, bank sentral harus independen agar bisa menjaga rupiah dengan profesional, tanpa intervensi politik.
Langkah ini menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas moneter Indonesia hingga sekarang.
Menekan Inflasi dan Menjaga Harga
Untuk meredam kekhawatiran akan hiperinflasi, Habibie menerapkan kebijakan moneter ketat.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan bunga tinggi dikeluarkan untuk menarik kembali dana masyarakat ke perbankan.
Langkah ini mengurangi jumlah uang beredar dan perlahan menurunkan inflasi.
Selain itu, pemerintah tetap mempertahankan subsidi tarif dasar listrik dan BBM agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Strategi ini terbukti efektif. Suku bunga SBI yang sempat menembus 70 persen berhasil ditekan hingga belasan persen.
Inflasi pun mereda drastis, hanya sekitar 2 persen pada Januari–September 1999, jauh lebih rendah dibanding 75 persen pada tahun sebelumnya.
Stabilitas Makro Mulai Pulih
Seiring membaiknya iklim perbankan dan moneter, kepercayaan pelaku usaha perlahan tumbuh kembali.
Bursa Efek Jakarta yang sempat lumpuh berangsur menggeliat.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik signifikan dari level 200 ke kisaran 500–600, bahkan sempat menyentuh angka psikologis 700.
Rupiah yang sempat terjun bebas ke Rp16.800 per dolar AS juga berhasil kembali stabil di kisaran Rp7.000–Rp8.000 pada akhir masa pemerintahannya.
Kritik dan Kontroversi
Meski banyak indikator membaik, kebijakan ekonomi BJ Habibie tidak lepas dari kritik.
Beberapa analis menilai penguatan rupiah lebih disebabkan oleh derasnya modal asing yang masuk, bukan semata hasil kebijakan pemerintah.
Harga saham di bursa yang sudah terlalu murah dinilai menjadi daya tarik investor internasional.
Namun, terlepas dari kontroversi, kebijakan BJ Habibie tetap menjadi fondasi penting.
Ia meninggalkan warisan stabilitas makro dan sistem perbankan yang lebih sehat, yang menjadi pijakan bagi pemerintahan berikutnya dalam membangun ekonomi Indonesia.
Epilog
BJ Habibie memang lebih dikenal sebagai “Bapak Teknologi Indonesia”, tetapi perannya dalam meredam krisis moneter 1998 juga tidak bisa dilupakan.
Di masa transisi penuh guncangan, ia berhasil menjaga perekonomian tetap berdiri.
Warisan itulah yang membuat namanya tidak hanya dikenang di bidang teknologi, tetapi juga dalam sejarah panjang perjalanan ekonomi Indonesia. (Lia)
