Puluhan Siswa Aksi Demonstrasi di Halaman Sekolah
NETRA WARGA – Puluhan siswa SMA Negeri 1 Kampak menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah pada Selasa (26/8/2025).
Mereka menuntut transparansi penggunaan dana komite serta keadilan bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang mengaku mengalami pemotongan dana.
Aksi demonstrasi yang melibatkan hampir separuh jumlah siswa ini berlangsung sejak pagi.
Para peserta aksi demonstrasi membawa poster dan menyampaikan orasi terkait dugaan penyelewengan dana yang dikelola pihak sekolah.
Tuntutan Transparansi Dana Komite
Koordinator aksi demonstrasi, Suci Nurma menjelaskan bahwa inti dari protes siswa adalah menuntut keterbukaan dalam pengelolaan dana komite.
“Poin utamanya kami hanya meminta transparansi penggunaan dana komite untuk apa saja, dan kami menduga ada sebagian dana yang diselewengkan,” tegas Suci.
Menurut siswa, dana komite selama ini tidak pernah dirasakan manfaatnya.
Bahkan ketika mengikuti lomba di dalam maupun luar sekolah, mereka tetap harus menggunakan uang pribadi untuk biaya pendaftaran, transportasi, hingga konsumsi.
Dugaan Pemotongan Dana PIP
Selain dana komite, para siswa juga menyoroti dugaan pemotongan dana PIP.
Lusiana Putri, siswi kelas 12, menuturkan bahwa rekannya yang seharusnya menerima Rp1,8 juta justru hanya mendapatkan Rp200 ribu.
“Teman sekelas saya itu seharusnya dapat Rp1,8 juta. Tetapi dipotong untuk membayar SPP satu tahun, dan sumbangan amal jariyah, dia hanya mendapat Rp200 ribu,” ungkap Lusi.
Daftar Tuntutan Aksi Demonstrasi Siswa
Dalam aksi tersebut, siswa-siswi SMAN 1 Kampak menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya:
- Transparansi sumbangan komite per bulan dan amal jariyah, dengan laporan rinci dan terbuka.
- Fasilitasi penuh untuk kegiatan lomba, agar siswa tidak lagi menggunakan uang pribadi.
- Apresiasi bagi siswa berprestasi yang hingga kini dianggap minim.
- Publikasi penggunaan dana komite secara terbuka dan terperinci.
- Mogok sekolah jika tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak sekolah maupun komite.
- Pengembalian 100 persen uang yang diduga diselewengkan, karena siswa tidak menerima bukti kwitansi resmi.
- Pengembalian dana PIP yang dipotong, serta komunikasi terbuka dengan wali murid mengenai iuran tambahan.
- Perlakuan adil bagi penerima PIP agar tidak tetap diwajibkan membayar iuran bulanan maupun amal jariyah.
- Pencopotan pihak yang terlibat dugaan penyelewengan dana.
- Evaluasi besaran amal jariyah agar tidak memberatkan siswa maupun wali murid.
Hingga aksi selesai, pihak sekolah baru menemui siswa setelah demonstrasi berlangsung cukup lama.
Para peserta aksi menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kejelasan dari pihak sekolah maupun komite. (Lia)
