Lika-Liku Sejarah Tiongkok
Tiongkok sering membanggakan diri sebagai negara dengan sejarah panjang yang hampir tak pernah dijajah secara utuh.
Meski begitu, negeri ini sempat diguncang perang saudara yang berlangsung berabad-abad.
Titik balik sejarah modern Tiongkok terjadi pada 1 Oktober 1949, ketika Mao Zedong, putra seorang petani, memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC).
Nama Mao segera melesat sebagai pahlawan revolusi.
Ia dianggap tokoh yang berhasil mengakhiri perang saudara sekaligus memodifikasi pemikiran Karl Marx agar sesuai dengan kondisi sosial Tiongkok.
Salah satu langkahnya adalah memberdayakan kaum lumpenproletariat melalui pengorganisasian yang tepat, sehingga kelas ini bisa ikut berperan dalam perjuangan revolusioner.
Namun, perjalanan kepemimpinan Mao tidak selalu berjalan mulus.
Dari awal yang revolusioner, ia kemudian terjebak dalam kebijakan dogmatis yang menimbulkan bencana besar bagi rakyat Tiongkok.
Mao Zedong dan Revolusi
Di awal kekuasaannya, Mao tampil sebagai pemimpin revolusi yang realistis.
Ia tidak sekadar menyalin pemikiran Marx, melainkan menyesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi Tiongkok.
Dengan strategi gerakan revolusi ala Mao, RRC berhasil berdiri pada 1949.
Namun, analisis yang awalnya realistis itu berubah drastis ketika Mao sudah memegang kekuasaan penuh.
Kebijakan besar yang ia gulirkan kemudian justru menjadi titik gelap dalam sejarah Tiongkok modern.
Dogmatisme Mao dan The Great Leap Forward

Pada Desember 1957, Mao mendeklarasikan program pembangunan ekonomi besar-besaran yang dikenal dengan nama The Great Leap Forward atau Lompatan Jauh ke Depan (Coen Husain, 2010).
Program ini menargetkan peningkatan produksi pertanian dan industri secara drastis, namun tanpa landasan ilmiah maupun bukti sejarah yang memadai.
Mao memaksa petani bekerja dengan target produksi yang mustahil dicapai.
Akibatnya, pada 1959–1962, Tiongkok mengalami gagal panen besar-besaran.
Bencana ini berujung pada kelaparan massal yang mengguncang seluruh negeri.
Puncaknya terjadi pada Januari 1962, ketika Partai Komunis Cina (PKC) menggelar Konferensi Tujuh Ribu di Beijing.
Dalam forum tersebut, Ketua Konferensi Liu Shaoqi melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Mao.
Ia menuding Great Leap Forward sebagai penyebab utama kelaparan.
Akibat kritik ini, Mao tersisih dari struktur kekuasaan internal PKC.
Pragmatisme Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping kemudian menjadi penyelamat.
Mereka melonggarkan sistem komune, membebaskan petani, serta mengimpor gandum dari Australia dan Kanada untuk menanggulangi krisis pangan (Shintaloka Pradita, 2021).
Kebangkitan Deng Xiaoping
Pasca kematian Mao, Deng Xiaoping yang sebelumnya sempat tersingkir kembali ke panggung politik.
Ia membawa gagasan ekonomi baru yang menjadi titik balik signifikan dalam sejarah Tiongkok.
Pada 1978, Deng meluncurkan reformasi ekonomi yang dikenal dengan orientasi “sosialis pasar”.
Ia menjalankan program modernisasi dalam empat sektor utama; pertanian, industri, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta pertahanan nasional.
Meskipun memperkenalkan perubahan besar, Deng tetap berpegang pada empat prinsip dasar Tiongkok:
- Menempuh jalan sosialisme.
- Kepemimpinan tetap berada di tangan diktator proletariat.
- Tiongkok dipimpin Partai Komunis Cina (PKC).
- Berpegang pada Marxisme-Leninisme dan pemikiran Mao Zedong yang dimodifikasi sesuai zaman (Dara Silfiana, 2018: 1066).
Dengan kerangka ini, Deng membangun fondasi ekonomi yang membawa Tiongkok keluar dari trauma masa Mao.
Sosialisme ala Deng Xiaoping
Deng mengubah paradigma lama. Jika Mao menjunjung slogan “sama rata, sama rasa”, Deng mengusung gagasan “kaya bersama-sama”.
Perubahan ini bukan berarti meninggalkan sosialisme, melainkan menyesuaikannya agar lebih realistis.
Novi Basuki, dalam channel YouTube Mojokdotco, menegaskan bahwa Deng memandang sosialisme bukan berarti miskin bersama.
“Apabila sosialisme itu miskin, maka tidak ada komoditas yang dapat dibagikan. Apabila tidak ada komoditas yang dapat dibagikan, maka akan berujung pada kemiskinan,” jelasnya (25/6/2022).
Dalam kesempatan lain di channel Asumsi, Novi bahkan menyebut Deng memahami kaidah ushul fiqih: mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh, yang artinya “apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua” (26/11/2021).
Dengan pola pikir ini, Deng dianggap mampu “menjinakkan kapitalisme” melalui kerangka sosialisme.
Hasilnya, Tiongkok bertransformasi dari negara kelaparan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sanggup menyaingi Amerika Serikat.
Refleksi bagi Indonesia
Perekonomian Tiongkok pasca Deng sering diperdebatkan: apakah masih sosialis atau sudah kapitalis?
Menurut banyak analis, Deng tidak membuang sosialisme, tetapi justru menyelamatkannya dengan pendekatan baru.
Dalam pandangan penulis, model ekonomi Tiongkok bisa disebut sebagai “kapitalis-humanis”.
Kapitalisme tetap digunakan, namun dibatasi dengan nilai-nilai sosialisme agar hasil pembangunan bisa dinikmati secara kolektif.
Indonesia, yang secara ideologis menganut ekonomi Pancasila, dapat belajar dari strategi ini.
Prinsip almuhafazah ala qodimis salih wal akhzu bil jadidil aslah—melestarikan nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai baru yang lebih baik—bisa menjadi pijakan.
Jika strategi serupa diadopsi dengan konsisten, bukan tidak mungkin cita-cita “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” akan terwujud, bukan sekadar slogan.
Kesimpulan
Mao Zedong adalah sosok revolusioner yang membangun dasar RRC, namun kebijakannya yang dogmatis menimbulkan tragedi besar.
Sebaliknya, Deng Xiaoping tampil sebagai reformis yang menyelamatkan sosialisme dengan pendekatan lebih realistis.
Hasilnya, Tiongkok menjelma dari negara miskin menjadi raksasa ekonomi dunia.
Dari sini, Indonesia bisa belajar bahwa kombinasi antara nilai lama dan strategi baru adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkeadilan.






