Netrawarga.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mulai memproses rencana relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek.
Rencana ini mencakup pembangunan hunian sementara (Huntara) sebagai solusi jangka pendek bagi para pengungsi.
“Kami sedang memproses rencana relokasi, dan dalam waktu dekat akan membangun Huntara untuk warga terdampak,” ujar Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, Rabu (15/1/2025).
Dalam skema pembangunan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menanggung biaya fisik rumah, sementara Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertugas menyediakan lahan relokasi. Setiap Huntara diproyeksikan menelan biaya Rp 50 juta.
Huntara untuk Mendukung Kehidupan Normal Pengungsi
Gatot menegaskan bahwa pembangunan tersebut sangat penting untuk mengembalikan kehidupan normal bagi pengungsi, yang sudah lebih dari sebulan tinggal di posko pengungsian.
“Dengan adanya Huntara, para pengungsi dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman,” tambahnya.
Sementara itu, potensi masyarakat kembali ke rumah lamanya dinilai sangat kecil mengingat kondisi rumah mereka yang sudah rusak parah.
Gatot juga mengingatkan risiko besar jika warga tetap tinggal di lokasi tersebut, terutama saat musim hujan.
“Kami telah melakukan sosialisasi agar warga tidak kembali ke rumahnya karena bahaya longsor dapat terjadi sewaktu-waktu,” tegasnya.
Langkah relokasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan layak bagi warga terdampak, sekaligus mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Rencana Komisi E DPRD Jatim
Sebelumnya, Komisi E DPRD Jatim bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meninjau langsung lokasi bencana tanah gerak.
Pemprov Jatim mengaku telah menyiapkan lahan dan anggaran untuk membangun huntara.
Selain itu, DPRD Jatim juga mengklaim bahwa pihak Perhutani telah siap menyediakan lahan sesuai kebutuhan warga terdampak.
“Lahan relokasi sudah ada, termasuk anggaran dari Pemprov Jatim. Huntara akan dibangun sesuai jumlah kepala keluarga (KK),” pungkas Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno.***
