Netrawarga.com – Bencana tanah gerak yang melanda Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek pada akhir 2024 menarik perhatian publik dan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Komisi E DPRD Jatim mengusulkan solusi berupa relokasi dengan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Hasil Survei Tanah Gerak
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Komisi E DPRD Jatim telah melakukan survei langsung ke lokasi terdampak.
Peninjauan ini bertujuan untuk menilai kelayakan wilayah tersebut sebagai tempat tinggal atau memastikan kebutuhan relokasi.
“Terkait mitigasi bencana, kami bersama Komisi E DPRD Jatim dan PVMBG telah meninjau kondisi warga yang saat ini berada di pengungsian. Kami juga menyalurkan bantuan logistik,” ujar Gatot saat memberikan keterangan di Posko 2, Selasa (14/1/2025).
Selain menyalurkan bantuan, tim PVMBG memetakan area bencana untuk menentukan dasar keputusan relokasi.
Berdasarkan hasil survei, kondisi tanah yang retak-retak dan berisiko longsor membuat opsi relokasi menjadi langkah yang dianggap paling aman.
Persiapan Relokasi
Gatot juga menyebutkan bahwa setiap rumah baru untuk relokasi akan disiapkan dengan anggaran Rp50 juta.
Saat ini, proses persiapan sedang berlangsung, termasuk pembangunan huntara untuk tempat tinggal sementara.
“Anggaran relokasi akan didukung oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten bertugas menyiapkan lahannya. Kami bersyukur semua pihak, termasuk pemerintah pusat, aktif membantu warga terdampak,” jelas Gatot.
Menurut Gatot, lokasi huntara yang direncanakan berada di Lapangan Giling—lokasi yang saat ini menjadi Posko 2—dianggap aman dan strategis. Lokasi ini dekat dengan akses jalan nasional serta area tempat tinggal warga terdampak.
Masyarakat yang terdampak tanah gerak, yang berjumlah 119 jiwa dari 38 rumah, juga telah melihat langsung kondisi rumah lama mereka yang retak-retak.
Imbauan pada Warga
Gatot menegaskan bahwa potensi longsor susulan dapat meningkat, terutama saat musim hujan, sehingga warga diminta tidak kembali ke rumah lama.
“Kami bersama TNI dan Polri terus mensosialisasikan kepada warga agar tidak kembali tinggal di rumah tersebut. Kondisi tanah yang sudah retak sangat berisiko longsor kapan saja, terutama saat hujan lebat,” tambah Gatot.
Pemerintah berharap, dengan adanya relokasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal di lingkungan yang lebih aman dan layak.
Relokasi ini juga menjadi bagian dari langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di wilayah rawan tanah gerak dan longsor.***
