Netrawarga.com – Lagu Band Sukatani yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” sempat menjadi sorotan lantaran diduga mengarah pada salah satu pihak.
Hal itu mendapat tanggapan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk berekspresi melalui seni, termasuk musik.
Namun, ia mengingatkan bahwa ekspresi tersebut sebaiknya tidak anonim dan tidak mengandung unsur tuduhan terhadap pihak tertentu.
“Saya sendiri tidak masalah dengan kesenian apa pun, asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan,” ujar Pigai dalam keterangannya pada 22 Februari 2025.
Bagaimana Sikap Natalius Pigai terhadap Lagu Band Sukatani?
Saat ditanya mengenai kontroversi yang melibatkan band punk asal Purbalingga, Sukatani, Pigai enggan memberikan jawaban lebih jauh. Band tersebut menarik lagunya berjudul Bayar Bayar Bayar yang berisi kritik terhadap institusi kepolisian.
“Saya tidak bisa jawab,” kata Pigai ketika ditanya apakah lagu tersebut mengandung unsur tuduhan terhadap suatu institusi.
Apa Tindakan Kementerian HAM terhadap Pemecatan Personel Sukatani?
Selain kontroversi penarikan lagu, Pigai juga menanggapi kabar bahwa salah satu personel Sukatani, Novi Citra, diduga dipecat dari profesinya sebagai guru.
Ia menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menelusuri kasus ini dan menindaklanjutinya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. “Jika benar dipecat, maka kami akan menolak,” tegasnya.
Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM terus berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di lingkungan Polri.
Mengapa Sukatani Menarik Lagunya?
Sebelumnya, Sukatani mengumumkan bahwa mereka menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari seluruh platform streaming musik.
Lagu tersebut merupakan bagian dari album Gelap Gempita dan berisi kritik terhadap kepolisian.
Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dalam seni dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik terhadap institusi publik.***
