TULUNGAGUNG | NETRA WARGA – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi pada periode 2025 hingga 2026.
Dana tersebut dialokasikan dari pos belanja tidak terduga (BTT) dan difokuskan untuk langkah mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah telah bersiap menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
“Pasukan dan peralatan sudah disiapkan jika ada suatu hal bencana yang tidak diinginkan karena dampak dari iklim yang tidak bisa kita prediksi,” tegas Bupati Gatut Sunu, Sabtu (11/10/2025).
Petugas Siaga di Semua Tingkatan
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, sepanjang tahun 2025 telah terjadi sedikitnya tujuh bencana tanah longsor dan delapan kejadian banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Petugas dari tingkat kabupaten hingga desa telah dikerahkan untuk menangani setiap insiden tersebut. Meski demikian, bencana-bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
“Petugas sudah bergerak cepat di lapangan, terutama di daerah rawan. Penanganan kami lakukan secara berjenjang,” terang Gatut Sunu.
Wilayah Rawan Longsor dan Banjir Jadi Fokus Pemantauan
Kabupaten Tulungagung dikenal memiliki sejumlah wilayah yang tergolong rawan bencana hidrometeorologi, khususnya tanah longsor dan banjir.
Wilayah yang masuk zona rawan longsor meliputi Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Besuki, Sumbergempol, Boyolangu, dan wilayah bersuhu tinggi lainnya.
Sementara itu, ancaman banjir masih berpotensi muncul di kawasan perkotaan.
Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya mitigasi, di antaranya dengan melebaran gorong-gorong dan memperbaiki saluran air untuk memperlancar aliran saat hujan deras.
“Anomali cuaca yang tidak stabil ini diharapkan masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk tetap waspada,” imbau Bupati Gatut Sunu.
Fokus Mitigasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BPBD, Dinas PUPR, dan perangkat desa terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya siap digerakkan sewaktu-waktu bila terjadi bencana.
Selain kesiapan personel dan logistik, langkah antisipasi juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan agar memahami prosedur evakuasi dan tanggap darurat.
Dengan dukungan anggaran Rp3,5 miliar tersebut, Pemkab Tulungagung berharap dapat meningkatkan kecepatan respons dan memperkecil dampak kerugian akibat bencana alam yang dipicu perubahan cuaca ekstrem.
