Netrawarga.com- Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jawa Timur kembali menuai kritik dari tim pemenangan salah satu paslon.
Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan kekhawatirannya atas dugaan praktik politik uang di sejumlah wilayah.
Ia menilai bahwa fenomena tersebut mencoreng demokrasi, terlebih ketika pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak efektif.
Meski berdasarkan hitung cepat pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak unggul di Trenggalek dengan raihan suara sekitar 56-57 persen, Mugianto menyayangkan adanya dugaan tindakan curang dari pihak lain.
“Kami berkomitmen menjaga integritas calon kami tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti money politics,” tegas Mugianto.
Ia juga menyampaikan bahwa kemenangan Khofifah-Emil diraih di semua kecamatan Trenggalek secara bersih dan adil. Namun, kritik pedas dilayangkan terhadap KPU dan Bawaslu.
Mugianto menyoroti dugaan lemahnya fungsi pengawasan, terutama terkait dugaan politik uang yang masih terjadi.
“Jika Bawaslu tidak mampu bekerja maksimal, lebih baik dibubarkan. Fungsi pengawasan seakan tidak ada,” ujar Plt Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek itu.
Lebih jauh, ia menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Trenggalek yang hanya mencapai 60 persen.
Menurutnya, KPU gagal memanfaatkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
“Sosialisasi yang dilakukan KPU tidak maksimal, sehingga tingkat partisipasi rendah,” katanya.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait dugaan adanya ‘titipan’ dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu turut diperkuat oleh Mugianto.
Ia merasa isu tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu.
Meskipun dinamika politik memanas, Mugianto memastikan bahwa tim Khofifah-Emil akan tetap menjaga ketenangan tanpa provokasi.
Ia berharap ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem, memastikan demokrasi berjalan dengan bersih dan adil di masa depan.
“Kami ingin peran KPU dan Bawaslu lebih terlihat dan efektif. Jika tidak, reformasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya.***
