Netrawarga.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 menjadi perhatian utama dalam rapat Komisi II DPRD Trenggalek bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Dari target yang telah ditetapkan, PAD hanya terealisasi sebesar 95,87 persen.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyatakan bahwa rapat ini tidak hanya mengevaluasi pencapaian pendapatan daerah, tetapi juga membahas langkah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Hari ini kami membahas dua hal, yaitu realisasi pendapatan tahun 2024 dan strategi efisiensi anggaran menyesuaikan kebijakan Inpres 1 Tahun 2025,” ujarnya.
Faktor Penyebab PAD Tidak Tercapai
Berdasarkan pemaparan Bakeuda, salah satu faktor utama yang menyebabkan PAD tidak mencapai target adalah defisit di sektor layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
“Pendapatan dari BLUD tidak langsung masuk ke APBD karena mekanismenya berbeda, tetapi tetap diperhitungkan dalam perencanaan keuangan daerah karena berhubungan dengan layanan publik,” jelas Mugianto.
Strategi Efisiensi Anggaran
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Trenggalek akan menerapkan berbagai strategi efisiensi anggaran yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kebijakan ini dilakukan sebagai respons atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 54 miliar.
“Sudah ada langkah-langkah efisiensi, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pemotongan honorarium dinas, lembur, konsumsi rapat, belanja rutin, serta pengurangan jumlah panitia lelang dan panitia kegiatan,” ungkap Mugianto.
Kepala Bakeuda Trenggalek, Hartoko, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara anggaran dan pelayanan publik.
“Inpres ini berdampak pada dua hal utama, yaitu berkurangnya dana transfer ke daerah dan kewajiban untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh,” jelasnya.
Meskipun menghadapi kendala fiskal, Pemkab Trenggalek berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan publik bagi masyarakat.***
