Netrawarga.com – Kuasa hukum PW, seorang selebgram asal Trenggalek yang menjadi terdakwa dalam kasus promosi judi online, mempertanyakan fokus penyidik dalam memberantas praktik judi online.
Menurutnya, pemberantasan seharusnya diarahkan kepada bandar besar, bukan orang-orang kecil seperti PW, yang ia nilai sebagai korban dari masifnya peredaran judi online.
Selebgram, PW (21), warga Kecamatan Dongko telah menjalani sidang perdana pada 21 Januari 2025 atas dakwaan mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya.
Kuasa hukumnya, Haris Yudhianto, menilai bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menutup celah akses judi online.
“Terdakwa hanyalah korban dari masifnya judi online. Seharusnya, negara introspeksi karena tidak mampu menutup akses yang akhirnya menyeret orang-orang kecil seperti PW,” ujar Haris, Senin (27/1/2025).
Kondisi Ekonomi Selebgram
Haris mengungkapkan bahwa PW hanyalah selebgram kecil dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Hal ini diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa setempat.
Ia juga menegaskan bahwa PW hanya menerima bayaran kecil dari promosi tersebut.
“Upah endorse yang diterima terdakwa sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan besar yang dinikmati bandar judi online. Dalam kasus ini, PW lebih pantas disebut sebagai korban daripada pelaku,” jelas Haris.
Pertimbangan Kemanusiaan
Selama proses penyidikan, PW diketahui sedang hamil 9 bulan dan kini telah melahirkan serta menyusui bayinya.
Kondisi tersebut membuatnya tidak ditahan meskipun telah menjalani persidangan.
Haris juga membandingkan kasus ini dengan kasus serupa yang menimpa selebriti, di mana beberapa tersangka tidak ditahan dan bahkan diangkat menjadi duta anti-judi online.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Haris menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam memberantas situs judi online belum maksimal.
Ia berharap pemerintah lebih serius menutup akses situs-situs ilegal tersebut agar tidak ada lagi korban seperti PW.
“Kasus ini bukan hanya tentang PW. Ini bisa menimpa siapa saja, termasuk keluarga kita. Jika pemerintah mampu menutup akses judi online, pelaku kecil seperti ini tidak akan ada,” tandasnya.
PW diduga menerima bayaran untuk memasang tautan situs judi online di media sosialnya.
Haris mengkritik langkah hukum yang diambil terhadap kliennya, terutama karena nilai keuntungan yang diterima sangat kecil.
Ia juga menyoroti kasus serupa dengan barang bukti bernilai puluhan ribu rupiah, yang menurutnya tidak layak untuk diproses secara hukum.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai cerminan dari persoalan sistemik dalam memberantas judi online yang semakin masif.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas untuk mencegah meluasnya praktik tersebut di masyarakat.***
