NETRA WARGA – Tahun 1926 menjadi saksi lahirnya sebuah karya besar dari pemikir revolusioner Indonesia, Tan Malaka.
Dalam bukunya Aksi Massa, ia menyusun Rancangan Program Proletar di Indonesia yang menawarkan jalan keluar dari cengkeraman kolonialisme.
Tidak berhenti pada tuntutan kemerdekaan, Tan Malaka menegaskan bahwa kemerdekaan sejati adalah kebebasan yang berpijak pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan demokrasi rakyat.
Politik: Republik Federasi dan Demokrasi Sejati
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan Indonesia tidak boleh ditunda, apalagi dinegosiasikan dalam bentuk “kemerdekaan bertahap” seperti yang kerap ditawarkan Belanda.
Ia menuntut kemerdekaan segera dan mutlak, tanpa syarat.
Namun kemerdekaan itu tidak dimaksudkan hanya sebagai perubahan simbol, melainkan sebagai lahirnya Republik Federasi yang menghimpun seluruh pulau di nusantara dalam kesetaraan.
Federasi dipandang penting karena Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya.
Dengan model ini, semua daerah tetap memiliki ruang otonomi tetapi tetap bersatu dalam republik.
Demokrasi rakyat ditegaskan lewat gagasan Rapat Nasional, semacam parlemen sejati yang melibatkan semua golongan rakyat dan agama.
Di sinilah Tan Malaka menegaskan kesetaraan politik yang radikal pada zamannya: hak pilih tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan.
Ekonomi: Nasionalisasi dan Reforma Agraria
Dalam bidang ekonomi, Tan Malaka mengusulkan langkah berani yang menolak dominasi modal asing.
Pabrik, tambang, bank, hingga perusahaan dagang besar harus dijadikan milik nasional agar tidak lagi menjadi alat eksploitasi kolonial.
Tidak hanya itu, hutan dan perkebunan besar—gula, karet, kopi, teh, hingga kina—yang sebelumnya dikuasai swasta asing, harus diambil alih negara untuk kepentingan rakyat.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya industrialisasi modern.
Elektrifikasi seluruh nusantara menjadi fondasi untuk membangun industri baru seperti pabrik tenun, mesin, hingga perkapalan.
Di saat yang sama, rakyat kecil perlu dilindungi dengan koperasi dan akses pinjaman murah agar tidak lagi terjerat lintah darat.
Bagi kaum tani, Tan Malaka menegaskan perlunya reforma agraria.
Tanah kosong harus dibagi kepada petani tak bertanah, sementara tanah partikelir peninggalan feodalisme dihapus dan didistribusikan untuk petani miskin.
Untuk mengurangi kepadatan di Jawa, ia mengusulkan transmigrasi besar-besaran dengan biaya negara.
Petani juga harus diberi ternak, perkakas, dan kebun percobaan agar produktivitas meningkat.
Semua ini menunjukkan pandangan jauh ke depan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi hanyalah fatamorgana.
Sosial: Buruh, Kesetaraan, dan Kehidupan Layak
Di bidang sosial, Tan Malaka meletakkan perhatian utama pada nasib kaum buruh.
Ia menuntut adanya gaji minimum, jam kerja dibatasi maksimal tujuh jam, serta kondisi kerja yang manusiawi.
Buruh berhak melakukan mogok kerja, bahkan harus memiliki bagian keuntungan dari industri tempat mereka bekerja.
Perlindungan itu dilengkapi dengan gagasan rapat-rapat buruh di pabrik-pabrik besar, agar suara pekerja langsung masuk ke pengambilan keputusan.
Lebih dari itu, Tan Malaka juga menegaskan pentingnya pemisahan agama dari negara demi menjaga kebebasan keyakinan.
Kesetaraan gender pun ia perjuangkan. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama.
Dalam aspek perumahan, ia menyarankan agar rumah-rumah besar milik kolonial dinasionalisasi, kemudian dibagi untuk rakyat pekerja.
Di sisi lain, negara harus memerangi penyakit menular yang kala itu menjadi ancaman serius bagi rakyat kecil.
Pengajaran: Pendidikan Gratis dan Relevan
Tan Malaka melihat pendidikan sebagai senjata utama kemerdekaan.
Karena itu, ia menuntut adanya pendidikan wajib gratis hingga usia 17 tahun, dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar utama.
Bahasa Inggris diperkenalkan sebagai bahasa asing yang penting agar rakyat tidak terisolasi dari dunia internasional.
Sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak pegawai untuk kepentingan Belanda harus diruntuhkan.
Sebagai gantinya, ia menawarkan pendidikan baru yang langsung berkaitan dengan kebutuhan industri dan ekonomi rakyat.
Ia mendorong pembangunan sekolah pertanian, perdagangan, pertukangan, teknik tinggi, hingga universitas untuk melahirkan tenaga ahli yang mandiri.
Militer: Tentara Rakyat, Bukan Alat Penindasan
Dalam hal pertahanan, Tan Malaka menolak keberadaan tentara kolonial Hindia Belanda yang hanya berfungsi menindas rakyat.
Sebagai gantinya, ia mengusulkan pembentukan milisi rakyat sebagai kekuatan pertahanan negara.
Serdadu bawahan harus diperlakukan secara manusiawi: bebas tinggal bersama keluarganya di kampung, bukan dikurung di tangsi.
Mereka juga diberi hak untuk membentuk organisasi dan mengadakan rapat.
Konsep ini menegaskan tentara sebagai bagian dari rakyat, bukan kasta militer yang terpisah.
Polisi dan Justisi: Keadilan untuk Semua
Tan Malaka sangat menentang monopoli kekuasaan dalam bidang hukum.
Ia menekankan perlunya pemisahan pamong praja, polisi, dan pengadilan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan.
Setiap terdakwa harus memiliki hak membela diri. Jika bukti tidak cukup, ia harus bebas dalam 24 jam.
Pengadilan harus dilaksanakan secara terbuka dan tertib, dengan batas waktu maksimal lima hari setelah perkara diajukan.
Prinsip ini merupakan dasar perlindungan hukum modern yang kala itu nyaris mustahil dibayangkan dalam sistem kolonial.
Program Aksi: Jalan Konkret Perlawanan
Untuk mewujudkan semua gagasan besar itu, Tan Malaka menekankan perlunya aksi massa.
Buruh menuntut jam kerja layak, gaji minimum, dan kondisi kerja manusiawi.
Serikat buruh diakui sebagai alat perjuangan, lengkap dengan hak mogok.
Undang-undang kolonial yang menindas, seperti larangan rapat, pers, mogok, dan gerakan politik, harus dihapus.
Rakyat berhak berdemonstrasi, bahkan mogok umum, untuk melawan pajak yang mencekik dan menuntut pembebasan tahanan politik.
Lembaga kolonial seperti Volksraad harus dibubarkan.
Sebagai gantinya, Rapat Nasional dibentuk untuk mewakili seluruh rakyat.
Dari sinilah lahir Badan Pekerja yang benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada pemerintah kolonial.
Warisan Revolusioner yang Tak Pernah Padam
Lewat Aksi Massa, Tan Malaka memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera, tetapi harus menyentuh kehidupan nyata rakyat.
Ia menawarkan program menyeluruh: politik yang demokratis, ekonomi yang mandiri, sosial yang adil, pendidikan yang membebaskan, dan pertahanan yang berbasis rakyat.
Lebih dari seabad sejak gagasan itu ditulis, jejaknya masih terasa relevan.
Diskursus tentang reforma agraria, pendidikan gratis, hingga hak-hak buruh tetap menjadi perdebatan politik hari ini.
Aksi Massa adalah pengingat bahwa cita-cita kemerdekaan sejati harus selalu berpijak pada rakyat pekerja sebagai penguasa sah negeri ini.
