Netrawarga.com – Polemik iuran mobil siaga di Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Trenggalek, mendapat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Trenggalek.
Iuran Mobil Siaga Tak Boleh Mengikat
Kepala DPMD Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, menegaskan bahwa sumbangan masyarakat tidak boleh bersifat mengikat dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.
“Sumbangan masyarakat sifatnya tidak boleh mengikat, harus sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Agus menjelaskan, jika iuran tersebut bersifat gotong-royong dan memang untuk kepentingan bersama, maka tidak ada masalah.
Namun, ia menegaskan bahwa pengadaan mobil siaga tidak harus dibebankan pada anggaran desa sepenuhnya.
Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Agus menyebut bahwa sumbangan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.
Sumbangan itu dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan syarat pengelolaannya transparan.
“Artinya, Pemerintah Desa dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan, yang penting pertanggungjawaban penggunaannya harus jelas dan transparan,” tandasnya.
Keluhan Warga dan Revisi Iuran Mobil Siaga
Sebelumnya, salah satu warga berinisial N (85) mengeluhkan besaran iuran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Nomor 1/PPMS-SKWT/II/2025, yakni Rp50.000 per Kartu Keluarga (KK).
“Saya menjual dua pohon pisang yang berbuah seharga Rp60.000 untuk membayar iuran itu, karena warga lain sudah membayar dan saya belum,” ungkapnya.
Pembayaran iuran tersebut dikumpulkan melalui Rukun Tetangga (RT). N mengaku merasa sungkan jika tidak ikut membayar, meskipun iuran tersebut cukup membebani, terutama bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Desa Sukowetan, Sururi, menyatakan akan merevisi surat pemberitahuan iuran tersebut, khususnya terkait ketentuan minimal iuran Rp50.000 per KK.
Dengan adanya revisi ini, diharapkan kebijakan iuran mobil siaga bisa lebih fleksibel dan tidak memberatkan warga, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. ***
