Netrawarga.com – Pandemi COVID-19 meninggalkan dampak mendalam pada struktur sosial-ekonomi Indonesia.
Media Qatar, Al Jazeera dalam artikelnya berjudul “We lost everything: the Indonesians falling out of the middle class” menyoroti penurunan signifikan kelompok kelas menengah di Indonesia tahun ini.
Menurut artikel tersebut, kelas menengah di Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan mencapai sekitar 10 juta orang.
Salah satu kisah yang diangkat adalah Halimah Nasution, seorang warga Sumatera Utara, yang mengalami penurunan drastis dalam kondisi ekonomi keluarganya akibat pandemi.
Sebelum pandemi, Halimah dan suaminya, Agus Saputra, menjalankan bisnis penyewaan perlengkapan acara seperti pernikahan, wisuda, dan ulang tahun.
Dari usaha tersebut, mereka memperoleh penghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan, menjadikan mereka bagian dari kelas menengah atas, dengan pengeluaran bulanan di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 9,9 juta.
Namun, pandemi mengubah segalanya. Pembatasan sosial yang melarang acara komunal menghentikan pendapatan mereka sepenuhnya. “Kami kehilangan segalanya,” ujar Halimah kepada Al Jazeera.
Kini, Halimah bekerja sebagai petugas kebersihan dengan gaji Rp 1 juta per bulan, sementara Agus memanen kelapa sawit dengan penghasilan Rp 2,8 juta per bulan.
Keadaan ini memaksa mereka keluar dari kelas menengah, bergabung dengan jutaan orang lainnya yang menghadapi nasib serupa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta pada 2024.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah atau aspiring middle class justru meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang.
Bersama-sama, kedua kelompok ini mencakup sekitar dua pertiga dari total populasi Indonesia yang berjumlah 277 juta.
Menurut Al Jazeera, para ekonom menyebut beberapa faktor sebagai penyebab penurunan ini, termasuk dampak lanjutan pandemi COVID-19 dan ketidakefektifan jaring pengaman sosial.
Ega Kurnia Yazid, spesialis kebijakan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menilai bahwa keterbatasan akses kelas menengah terhadap bantuan sosial menjadi salah satu faktor utama.
“Kelas menengah Indonesia umumnya berkontribusi besar terhadap pendapatan pajak tetapi memiliki keterbatasan dalam menerima bantuan sosial. Mereka hanya dapat mencairkan bantuan melalui mekanisme formal seperti jaminan kerja dan asuransi kesehatan,” jelas Yazid.
Ia juga menyoroti bahwa bantuan lain, seperti transfer tunai dan subsidi energi, sering kali salah sasaran.
“Bantuan ini sering mengalami kesalahan inklusi dan tidak secara efektif disalurkan kepada kelompok ini,” tandasnya.***
