NETRA WARGA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, meskipun sejumlah pengusaha mengusulkan hal tersebut.
Menurut Arief, alasan di balik usulan itu, yakni karena tingginya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), tidak masuk akal.
Justru pelaku industri sendiri yang saling bersaing membeli gabah di atas harga yang telah ditentukan.
“Saya mengimbau seluruh penggilingan padi, sahabat-sahabat saya di Indonesia ini, jangan ungkul-ungkulan. Pemerintah itu minta (HPP) cuma Rp6.500 per kilogram, jadi jangan beli gabah misalnya di Rp7.400, Rp7.500, Rp7.600. Nanti yang disalahin HET-nya,” ujar Arief di kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025).
Ia menilai pengusaha kerap menyalahkan HET karena merasa tertekan oleh tingginya harga gabah di pasaran, padahal praktik tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak sejalan dengan HPP yang ditetapkan.
Arief menyebut, jika penggilingan masih bisa beroperasi dengan harga beli gabah Rp7.000–Rp7.200 per kilogram, seharusnya tidak perlu mempersoalkan HET.
“Kalau itu sampai beli di Rp7.000/kg dan masih bisa kerja, beli di Rp7.200/kg masih bisa kerja, silakan saja. Tapi jangan menyalahkan HET-nya seolah-olah HET tidak sesuai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan harga beras tidak bisa dilihat dari sisi pelaku usaha semata.
Pemerintah, kata dia, harus mempertimbangkan kepentingan petani, produsen, hingga konsumen.
Sebelumnya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) meminta pemerintah menaikkan HET beras medium.
Mereka mengklaim kesulitan menjual beras dengan harga sesuai HET lantaran biaya produksi lebih tinggi, karena harus menyerap Gabah Kering Giling (GKG) di atas Rp6.500/kg.
Namun, Arief menegaskan kembali bahwa menaikkan HET bukan solusi jika praktik pembelian gabah di atas HPP terus dilakukan tanpa kendali.
Pemerintah akan tetap pada kebijakan yang menjaga stabilitas harga di semua lini. (Lia)
