DN Aidit dan Stigma yang Dibangun Orde Baru
Setiap kali peristiwa Gerakan 30 September 1965 diperdebatkan, nama DN Aidit selalu muncul sebagai simbol “dalang tragedi”.
Foto-fotonya tersebar di media sosial dengan citra bengis, penuh asap rokok, dingin, dan identik dengan pengkhianatan.
Film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI sukses menanamkan kesan DN Aidit sebagai iblis berwujud manusia—dalang makar, anti-Pancasila, dan anti-agama.
Narasi itu bertahan berdekade. Masyarakat awam, bahkan sebagian akademisi, menerima stigma tanpa telaah kritis.
Sejarah yang lebih luas tentang perjuangan DN Aidit untuk kaum buruh, tani, dan rakyat miskin kota praktis terhapus.
Inilah warisan narasi tunggal Orde Baru yang hingga kini masih menghantui ruang publik Indonesia.
DN Aidit: Dari Belitung ke Panggung Politik Nasional
DN Aidit lahir dengan nama Achmad Aidit pada 30 Juli 1923 di Belitung, Sumatera Selatan. Ia tumbuh di keluarga berkecukupan, religius, dan aktif di lingkungan sosialnya.
DN Aidit remaja dikenal sebagai sosok periang, rajin mengaji, bahkan kerap menjadi muazin di masjid kampung.
Masa mudanya dihabiskan bergaul dengan buruh tambang timah yang bekerja di bawah perusahaan Belanda. Dari situ ia belajar tentang penindasan kolonial, yang kemudian membentuk kesadarannya.
Karier politik DN Aidit mulai menanjak ketika ia terlibat dalam Persatuan Timur Muda (Pertimu), wadah pemuda yang berafiliasi dengan Gerindo.
Semangat intelektualnya membawanya menjadi ketua umum Pertimu. Ia juga tercatat ikut serta dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, sebuah momen penting menuju proklamasi kemerdekaan.
Dari Musso hingga Konsolidasi PKI
Kedatangan Musso dari Uni Soviet tahun 1948 memberi gairah baru pada DN Aidit. Namun, meletusnya Peristiwa Madiun membuat PKI terpuruk.
DN Aidit sempat menghilang, ada yang menyebut bahwa DN Aidit lari ke Vietnam Utara. Sekitar awal 1950-an, Aidit kembali bersama Njoto dan Lukman. Trio ini kemudian merebut kepemimpinan PKI dari generasi tua.
Di bawah mereka, PKI bangkit, berdisiplin, dan berhasil memperoleh 6,1 juta suara dalam Pemilu 1955, menjadikannya partai terbesar keempat.
Program PKI saat itu nyata menyentuh rakyat: reforma agraria, redistribusi tanah, dan pembelaan kaum buruh. Bagi banyak orang miskin, Aidit adalah simbol harapan, bukan ancaman.
DN Aidit, Agama, dan Pancasila
Satu stigma besar yang ditempelkan pada Aidit adalah “komunis ateis, anti-Pancasila”. Namun arsip menunjukkan fakta berbeda.
DN Aidit fasih membaca Al-Qur’an, tumbuh religius, dan dalam wawancara dengan Solichin Salam (12 Agustus 1964, Majalah Pembina, arsip ANRI), ia menegaskan posisi PKI soal Pancasila:
“PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Kami menentang pemretelan terhadap Pancasila. Semua sila sama pentingnya. Kami menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka Pancasila sebagai satu kesatuan.”
DN Aidit menegaskan bahwa bagi PKI, tidak boleh ada propaganda anti-agama. Tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama.
Posisi ini sejalan dengan pandangan Soekarno dalam Tjamkan Pantja Sila, bahwa Indonesia harus mengakui pluralitas iman.
“Dengan menerima sila Ketuhanan berarti di Indonesia tidak boleh ada propaganda anti-agama, tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama.”
DN Aidit juga menyoroti bahwa agama dalam sejarah pernah berperan revolusioner. Kristen pada zaman perbudakan, misalnya, menjadi kekuatan perlawanan budak.
Sarekat Islam di Indonesia juga disebutnya sebagai contoh bagaimana agama bisa berperan dalam perjuangan anti-kolonial.
PKI, Islam, dan Nasakom
Aidit paham betul bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Karena itu, ia mendukung gagasan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang digagas Soekarno.
Menurut DN Aidit, PKI harus bekerja sama dengan partai dan organisasi berbasis agama yang revolusioner.
Bahkan, ia pernah menyatakan bahwa jumlah anggota PKI yang muslim bisa jadi lebih banyak daripada anggota partai Islam kecil. Bagi Aidit, soal agama adalah urusan pribadi, bukan urusan partai.
DN Aidit dan Materialisme Historis
Bagaimana dengan pandangan Marx bahwa “agama adalah candu”? Aidit menjawab dengan dua sudut pandang:
- Agama bisa menjadi candu bila dipakai untuk melanggengkan kolonialisme dan feodalisme.
- Namun, agama bisa jadi kekuatan revolusioner bila dipakai untuk melawan penindasan.
Di sinilah terlihat kedalaman pemahaman Aidit. Ia tidak menolak agama, melainkan menempatkannya dalam konteks sosial-historis.
Relevansi Pandangan DN Aidit Hari Ini
Stigma Aidit sebagai ateis, anti-Pancasila, dan dalang Gestok adalah konstruksi politik Orde Baru.
Faktanya, arsip menunjukkan ia muslim progresif, mengaji, dan menjunjung Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Relevansi pandangannya masih terasa hari ini:
- Pancasila sebagai pemersatu – bukan alat politik untuk menyingkirkan lawan.
- Agama progresif – agama bisa menjadi kekuatan melawan ketidakadilan.
- Reforma agraria dan keadilan sosial – masih jadi PR besar bangsa.
Penutup
DN Aidit adalah sosok kompleks. Ia bukan malaikat, tapi juga bukan iblis sebagaimana dikonstruksi Orde Baru.
Ia seorang pemimpin rakyat, intelektual organik, muslim progresif, dan politisi yang melihat Pancasila sebagai dasar pemersatu.
Membaca ulang Aidit dengan sumber sejarah, bukan propaganda, penting agar bangsa ini keluar dari belenggu stigma dan bisa menilai sejarah secara adil.
