NETRA WARGA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek mulai menuai sorotan publik.
Sejumlah keluhan masyarakat bermunculan, mulai dari ditemukannya ulat dalam wadah menu MBG, keterlambatan pengiriman, hingga menu yang dinilai kurang memanfaatkan potensi kekayaan lokal seperti ikan laut.
Meski laporan masyarakat mulai bermunculan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya tertangkap oleh pejabat daerah.
Respons Wabup dan DPRD
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengaku belum menerima laporan detail mengenai pelaksanaan program tersebut.
“Makan Bergizi Gratis saya belum bisa berkomentar banyak karena saya belum menerima laporan secara utuh,” ujar Syah, Senin (29/9/2025).
Syah juga mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima kasus gangguan kesehatan akibat dari program MBG.
“Kalau di Trenggalek tidak ada [kasus keracunan] ini aparat pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) otomatis lah, kami akan melakukan pengawasan bisa dirasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, juga menyampaikan bahwa program MBG masih dalam tahap penyesuaian, terutama bagi dapur-dapur baru yang menjadi penyuplai makanan.
“Kalau dapur-dapur baru itu butuh penyesuaian, agak terlambat sedikit. Kalau kami cek di lapangan, lama-kelamaan sudah bagus,” terang Doding.
Doding juga berharap agar tidak ada kasus keracunan akibat program MBG sebagaimana yang terjadi di daerah lain.
“Keluh-keluhan belum ada, mudah-mudahan di Trenggalek tidak ada keluhan signifikan.
Doding menambahkan, DPRD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tengah membahas pembentukan satgas pengawasan MBG.
“Kami ini lagi membentuk satgas, akan kami koordinasikan dengan satgasnya siapa saja. Walaupun itu program pusat, tapi karena ini menyangkut rakyat Trenggalek, dalam konteks pengawasan juga masuk,” ungkap Doding.
Capaian Masih Rendah
Sementara itu, data dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Trenggalek, Saeroni, menunjukkan capaian MBG masih jauh dari target.
Dari total 174.115 penerima yang terdaftar, baru 51.621 sasaran yang sudah mendapatkan layanan, atau sekitar 29 persen.
Menurut Saeroni, dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar, hanya 16 unit yang benar-benar beroperasi.
“Artinya, capaian pemenuhan MBG baru menyentuh angka 29 persen,” terangnya.
Hingga kini, realisasi program MBG di Trenggalek masih membutuhkan perhatian serius.
Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut kualitas menu, tetapi juga ketepatan distribusi serta keterlibatan pengawasan dari berbagai pihak.
Publik menanti agar program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Trenggalek.
