NETRA WARGA – Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M. Hadi, mengungkapkan bahwa kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan.
Kondisi ini disebut berimbas langsung pada berkurangnya dana insentif daerah (DID).
Hal itu juga berimbas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek tahun 2025 mengalami defisit.
Pernyataan itu disampaikan Hadi usai rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (30/7/2025).
“Indikator kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah menurun karena sejumlah target tidak tercapai, dan berimbas pada dana insentif daerah yang berkurang karena indikator tidak terpenuhi,” jelasnya.
Menurut Hadi, sejumlah indikator yang menjadi acuan pemerintah pusat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, tidak terpenuhi.
Hal ini menyebabkan Trenggalek kehilangan prioritas tambahan dana transfer dari pusat.
“Biasanya ada dana insentif daerah (DID), tapi karena target-target tidak tercapai, otomatis kita tidak masuk prioritas pusat untuk tambahan dana transfer,” terangnya.
Ia menambahkan, capaian indikator sebenarnya tidak jauh dari target.
Namun, keterbatasan anggaran membuat daerah tidak mampu memacu pencapaiannya.
“Sebetulnya tinggal sedikit cara untuk mencapai itu. Tapi harus dipacu dengan anggaran dari daerah. Kenyataannya, karena keterbatasan anggaran, ya angkat tangan,” kata Hadi.
Dalam rapat yang sama, Hadi mengungkapkan kondisi defisit anggaran daerah.
Total belanja yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2025 mencapai Rp2,011 triliun, sementara pendapatan jauh di bawah kebutuhan, termasuk tambahan pinjaman daerah Rp56 miliar.
“Pendapatan asli daerah kita juga menurun dari proyeksi awal sekitar Rp81 miliar menjadi hanya Rp37,5 miliar. Dana transfer dari pusat juga turun sekitar Rp40 miliar lebih,” ungkapnya.
Hadi menyebutkan, fraksi-fraksi DPRD telah sepakat agar jawaban Bupati tetap dibacakan dalam paripurna.
Tahap selanjutnya, pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2025 akan dilanjutkan melalui rapat komisi dan Badan Anggaran mulai Kamis (31/7/2025).
Hadi menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar defisit anggaran tidak semakin melebar, sembari terus berupaya memenuhi indikator pembangunan demi mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat. (Lia)
