Netrawarga.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Trenggalek 2024 mencatatkan penurunan signifikan dalam partisipasi pemilih.
Meski anggaran yang disediakan terbilang besar, realisasi partisipasi hanya mencapai 62,51 persen, jauh di bawah target 75 persen.
Angka ini juga menurun dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 67,9 persen.
Imam Nurhadi, Komisioner KPU Trenggalek Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa sosialisasi oleh KPU sudah dilakukan secara maksimal, termasuk hingga ke tingkat TPS, masjid, dan musala.
“KPU sudah melakukan sosialisasi sesuai standar dan anggaran yang digunakan juga optimal,” ujar Imam, Selasa (4/12/2024).
Namun, meski sudah berupaya keras, beberapa pihak menilai sosialisasi KPU tidak tepat sasaran.
Terkait hal ini, Imam menanggapi kritikan dari Bawaslu dan beberapa partai yang menyarankan inovasi, seperti pemberian hadiah untuk meningkatkan partisipasi. Imam menegaskan bahwa dalam regulasi, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Memilih adalah hak, bukan sesuatu yang harus diberi stimulus,” tegasnya.
Soal anggaran, Imam menambahkan bahwa meski KPU Trenggalek telah mengalokasikan sekitar Rp 6-7 miliar untuk sosialisasi, hanya sekitar 4-5 miliar yang terpakai.
KPU juga menerima saran dari KPU Provinsi agar anggaran sosialisasi minimal sebesar 18 persen, namun jumlah yang terpakai hanya berkisar 4-6 persen.
Selain faktor anggaran dan sosialisasi, ada beberapa penyebab lain yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. Salah satunya adalah hanya ada satu pasangan calon (paslon), Ipin-Syah.
Di samping itu, pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 1.550 TPS pada Pilkada 2020 menjadi 1.115 TPS di Pilkada 2024 juga dianggap sebagai faktor yang memengaruhi.
Imam juga menyebutkan kendala distribusi surat pemberitahuan (C6) yang tidak merata sebagai salah satu masalah, ditambah dengan banyak pemilih yang tidak kembali ke daerah asal untuk memberikan suara.***
