Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Trenggalek menolak kewajiban membayar biaya sewa tenda saat mengikuti event tahunan.
Mereka menilai tarif yang dikenakan event organizer (EO) terlalu tinggi.
Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) menanggapi keberatan ini dengan membuka ruang diskusi lanjutan.
Kepala Diskomidag Trenggalek, Saniran, menyatakan pihaknya berusaha mencarikan jalan tengah agar kegiatan tetap berlangsung tanpa menimbulkan konflik.
“Kami ingin mengklarifikasi dan mencari win-win solution. Tidak ada yang merasa diuntungkan berlebihan atau dirugikan,” kata Saniran, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut audiensi antara PKL, DPRD, dan EO.
Menurut Saniran, perubahan sikap dari sebagian pedagang pasca-audiensi dianggap wajar, sehingga dibuka ruang diskusi tambahan.
“Beberapa PKL masih pikir-pikir, terutama soal harga sewa stand,” ujarnya.
Saniran menyampaikan salah satu permintaan PKL yakni agar pedagang di luar area inti tetap diperbolehkan berdagang tanpa biaya.
Namun, ia mengingatkan keterbatasan ruang akibat tenda besar yang sudah terpasang.
“Kalau sudah ada tenda-tenda besar, pedagang gerobak mau di mana? Ini harus dipikirkan bersama,” tambahnya.
Diskomidag membuka opsi keringanan biaya bagi PKL lokal dengan kondisi ekonomi lemah.
EO disebut sudah bersedia memberikan diskon dan fasilitas gratis bagi pedagang kecil yang layak dibantu.
“Mereka bisa digratiskan. Tapi tentu tidak semua, karena ini menyangkut pembiayaan event yang cukup besar,” tegas Saniran.
Sebelumnya, biaya sewa tenda diturunkan dari Rp3 juta menjadi Rp2,5 juta khusus untuk PKL lokal Trenggalek.
Saniran mengingatkan agar para pedagang segera mengambil keputusan karena waktu pelaksanaan event tinggal tiga pekan.
“Saya sudah minta mereka segera tentukan sikap. Waktunya mepet,” pungkasnya. (Lia)
