Netrawarga.com – Kondisi Pasar Durenan yang semakin memprihatinkan membuat para pedagang mengeluhkan perlunya perbaikan agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan dengan baik.
Menanggapi hal ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek memastikan bahwa pembangunan dan perbaikan pasar dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Pasar Durenan selama ini menjadi salah satu pusat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pasar Durenan Makin Sepi
Namun, minimnya perawatan membuat kondisinya semakin tidak terurus, menyebabkan jumlah pembeli berkurang dan para pedagang memilih berpindah ke lokasi lain.
Hal ini membuat pasar tradisional tersebut kehilangan potensinya.
Kepala Diskomidag Trenggalek, Saniran, mengungkapkan bahwa perbaikan pasar memang memungkinkan, tetapi bukan menjadi prioritas utama.
“Kalau bisa diperbaiki, ya harus dengan konsep lain, seperti pasar pusat oleh-oleh,” ujarnya.
Saniran menjelaskan bahwa sebenarnya Pasar Durenan memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 500 pedagang.
Namun, saat ini hanya sekitar 30 pedagang yang masih bertahan.
Menurutnya, perbaikan pasar tidak serta-merta menjamin para pedagang akan kembali berjualan.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran sebelum memutuskan untuk melakukan revitalisasi pasar.
Upaya perbaikan fasilitas pasar sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah.
Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam merealisasikan rencana tersebut.
Pasar Sebo dan Dongko jadi Prioritas
Biaya perbaikan pasar membutuhkan dana yang besar, sehingga pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat.
Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan anggaran untuk perbaikan Pasar Sebo atau Pasar Dongko karena keduanya memiliki potensi wisata yang lebih besar.
“Kalau dengan anggaran yang ada, kami lebih ingin memperbaiki Pasar Sebo atau Dongko karena memang menjadi tempat wisata. Kalau Pasar Durenan belum menjadi prioritas. Jika anggaran masih tersedia, barulah bisa diperbaiki,” jelas Saniran.
Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan.
Dari total anggaran sekitar Rp1,9 triliun, pemerintah mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.
“Saat ini ada pengurangan anggaran, sehingga dana yang digunakan harus benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.***
